Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Masyarakat Ribut soal Politik Padahal Elite Parpol "Ngopi" Bareng

Kompas.com - 08/10/2023, 11:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, antaranggota masyarakat kerap terlibat perselisihan dalam urusan politik, padahal para elite partai politik yang bersaing justru bisa rukun.

"Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng sudah makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Solidaritas Ulama Muda Jokowi yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Presiden meminta masyarakat jangan sampai terpecah-belah karena berbeda pilihan politik. Sebab hal itu merupakan agenda rutin buat mencari pemimpin bangsa dan bukan ajang pertikaian.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Pilih Pemimpin pada 2024, 2029, dan 2034...

"Saya wanti-wanti Pemilu 2024 baik itu pilpres, pemilihan legislatif, dan pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Itu kita menjadi terpecah belah karena perbedaan pilihan, jangan," ujar Jokowi.

"Karena setiap tahun itu selalu ada, kita itu setiap lima tahun itu pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun, berbeda pilihan menjadi tidak bersatu," jelasnya.


Jokowi juga memberikan penekanan bahwa beda pilihan politik merupakan hal yang wajar.

Dia mengajak masyarakat sama-sama menjaga agar Pemilu 2024 berjalan lancar. Dengan begitu, Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Baca juga: Jokowi: Saya Wanti-wanti, Jangan Terpecah-belah karena Beda Pilihan

"Mari kita jaga sama-sama Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, Insyaallah berjalan dengan lancar, dan kita mendapatkan pemimpin, pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat," ungkap Jokowi.

"Karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian, dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi, dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko karena yang dihadapi ke depan akan makin kompleks," tambahnya.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny, Editor: Jessi Carina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com