Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua TPN Ganjar: Pemilu Pesta Demokrasi, Jangan Dibikin Seram

Kompas.com - 06/10/2023, 18:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan riang gembira.

Ia mengatakan, tak ingin pemilu tahun depan berjalan dengan nuansa yang panas karena berbagai konflik.

"Saya ingin mengundang semuanya. Kalau ini kita semuanya asik-asik aja. Jangan dibikin-bikin seram-seram. Kalau ini kan pesta, pesta demokrasi. Jadi jangan dibikin seram-seram ya. Mohon juga teman-teman media mengatakan itu, happy-happy," kata Arsjad saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Sekjen PPP: Capres Kita Ganjar dan Cawapresnya Sandiaga Insya Allah

Arsjad kemudian mengajak semua pihak untuk pintar dalam memilih sosok bakal calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, sosok yang dipilih harus bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Jadi jangan salah pilih. Mohon dipikirkan karena masa depan Indonesia itu to be or not to be untuk Indonesia ke depan, itu adalah tantangan kita," ujar Arsjad.

Ia kemudian, berharap peran serta anak muda untuk ikut memilih. Sebab, mereka juga sangat menentukan masa depan Indonesia. Utamanya, untuk menyambut Indonesia emas 2045.

Baca juga: Buka Pintu Jusuf Kalla Gabung TPN, Ganjar: Kalau Beliau Berkenan

Arsjad lantas mengungkapkan sosok yang dipilihnya sebagai bakal capres tahun 2024 adalah Ganjar Pranowo. Tetapi, ia tidak mengajak semua ikut pada pilihannya.

"Setiap orang mempunyai hak untuk memilih, tapi itu (Ganjar) adalah hak pilih saya," katanya.

Sebagai informasi, hingga kini masih mengemuka tiga nama bakal capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Masing-masing bakal capres juga sudah didukung oleh sejumlah partai politik.

Sementara itu, pembukaan pendaftaran pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dimulai pada 19-25 Oktober 2023.

Baca juga: Ganjar soal Deklarasi Cawapres: Sebentar Lagi, Kita Cari Hari Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com