Peta Tantangan TNI di HUT Ke-78

TANGGAL 5 Oktober 2023, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan HUT ke-78. Dalam HUT kali ini, TNI mengusung slogan "TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju".

Tema ini relevan karena hanya lima bulan dari sekarang, TNI akan menjadi salah satu pilar penting negara dalam mengamankan dan memastikan pesta demokrasi di Indonesia pada 14 Februari 2024, berjalan damai dan lancar.

Hanya saja, ada beberapa hal yang tampaknya perlu diperhatikan oleh negara untuk memastikan alat negara yang prestisius ini tetap dalam performa optimal pada 14 Februari 2024 mendatang.

Pertama, pergantian pucuk pimpinan TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun dari dunia militer pada 1 Desember 2023.

Tak hanya Yudo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman juga akan memasuki pensiun lebih dahulu, yakni pada November 2023.

Keduanya pensiun ketika menginjak usia 58 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang tentang TNI.

Idealnya pergantian Panglima TNI dan KSAD dilakukan setelah pemilu mendatang. Hanya saja, jika hal itu ingin dilakukan, maka harus merevisi pasal 53 UU TNI 34/2004 tentang TNI.

Revisi terhadap UU TNI akan memakan waktu yang tidak sedikit. Pasalnya, ada berbagai aspirasi untuk mengubah sejumlah pasal dalam UU TNI yang selama ini beredar dipublik.

Karena itu, jalan satu-satunya yang tersedia saat ini adalah mengganti Panglima TNI dan KSAD.

Persoalannya, ketika terjadi pergantian tersebut, maka opsi untuk memilih panglima baru akan semakin sedikit. Sebab berdasarkan Pasal 13 UU TNI, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilaksanakan berdasarkan kepentingan organisasi.

Dalam ketentuan Ayat (4) beleid itu ditegaskan jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap matra yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Berdasarkan hal itu, bila kita menilai tiga kepala staf angkatan yang nanti tersedia, semua sedang dalam posisi dilematis.

Hampir tidak mungkin bagi presiden memilih calon panglima dari kepala staf Angkatan Darat. Karena selain baru menjabat satu bulan, KASAD yang baru nanti juga akan terbentur syarat “…dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap matra yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.”

Sedangkan kita tahu, jabatan ini baru saja diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa pada periode lalu dari matra darat. Hal yang sama juga berlaku untuk kepala staf Angkatan Laut (KSAL) yang saat ini dijabat oleh Laksamana TNI Muhammad Ali.

Memang ada beberapa preseden terpilihnya dua kali secara berturut-turut Panglima TNI dari satu matra. Namun hal itu menimbulkan sentimen negatif – baik di dalam maupun di luar  organisasi TNI secara keseluruhan.