Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Prof. Dr. Ermaya
Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI

Dewan Pakar Bidang Geopolitik dan Geostrategi BPIP RI.

Geopolitik Laut Natuna Utara dalam Konteks Politik Luar Negeri

Kompas.com - 05/10/2023, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

LAUT Natuna Utara, yang terletak di sebelah utara Kepulauan Natuna, adalah salah satu perairan strategis di wilayah perbatasan Indonesia.

Kekayaan alamnya yang melimpah, terutama dalam sektor perikanan dan energi, membuat wilayah ini menjadi sumber daya yang sangat penting bagi Indonesia.

Kendati demikian, keberadaan Laut Natuna Utara juga membawa sejumlah tantangan, antara lain terhadap keamanan laut perbatasan yang perlu ditangani dengan cermat dan bijaksana.

Maka sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang. Mengelola kedaulatan maritim di wilayah yang luas ini adalah tugas yang kompleks dan menantang.

Tantangan muncul ketika beberapa negara tetangga, terutama China, memiliki klaim yang tumpang tindih dengan klaim Indonesia atas perairan ini.

Klaim ini terkait dengan sumber daya alam melimpah, termasuk potensi ladang gas alam di Laut Natuna Utara. Ini telah memicu ketegangan di wilayah tersebut, dengan insiden kapal-kapal asing yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin.

Perspektif Geopolitik

Laut Natuna Utara memiliki nilai geopolitik signifikan dalam konteks regional dan global. Perairan ini terletak di jalur strategis yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga mengendalikan wilayah ini dapat memberikan keunggulan strategis dalam navigasi laut dan perdagangan internasional.

Selain itu, sumber daya alam melimpah, termasuk potensi ladang gas alam di Laut Natuna Utara, membuatnya menjadi objek persaingan antarnegara untuk pengendalian sumber daya tersebut.

Maka tantangan geopolitik di wilayah ini terkait dengan klaim tumpang tindih antara Indonesia dan beberapa negara tetangga, terutama China.

China telah menunjukkan ambisi besar dalam mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, yang juga mencakup Laut Natuna Utara.

Karuan saja hal ini memicu ketegangan dengan negara-negara di wilayah tersebut, termasuk Indonesia. Persaingan ini memengaruhi dinamika geopolitik regional dan memerlukan diplomasi yang kuat untuk mencapai solusi damai dan stabil.

Dengan demikian, Indonesia harus mempertimbangkan cara menghadapi pengaruh dan klaim negara-negara besar, seperti China, sambil menjaga kedaulatannya atas wilayah tersebut.

Posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memberikan peran penting dalam menjaga stabilitas di kawasan ini dan mewujudkan perdamaian.

Perspektif Geostrategi

Sedangkan dari segi geostrategi, Laut Natuna Utara memiliki peran penting dalam strategi pertahanan maritim Indonesia.

Wilayah ini berada di dekat perbatasan negara dan merupakan pintu gerbang utama menuju Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur maritim vital bagi perdagangan internasional.

Oleh karena itu, pengelolaan keamanan dan kedaulatan di wilayah ini menjadi sangat penting bagi Indonesia.

Indonesia telah meningkatkan patroli maritim dan hadir secara aktif di Laut Natuna Utara dengan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan. Ini merupakan langkah geostrategis penting untuk menjaga keberlanjutan kedaulatan dan keamanan wilayah.

Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan upaya geostrategis untuk membangun hubungan dengan negara-negara tetangga yang memiliki klaim di wilayah ini.

Diplomasi dan kerja sama regional adalah alat penting dalam mencapai stabilitas dan keamanan jangka panjang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com