Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Kompas.com - 03/10/2023, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto enggan bicara soal peluang PDI-P bekerja sama dengan PSI di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Menurutnya, keputusan kerja sama akan bergantung setelah surat dibaca oleh Megawati dan pertemuan jadi dilaksanakan atau tidak.

"Ya disampaikan dulu (suratnya) kepada Ibu ketua umum. Kan, kepada Yth Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri. Saya sampaikan kepada beliau," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Jokowi Diisukan Bisa Pindah ke PSI, PDI-P: Kami Tak Bicara Isu

Terkait kapan Megawati menerima PSI untuk bertemu, Hasto mengatakan, baru bisa dijawab setelah Presiden Kelima RI tersebut pulang dari lawatan ke luar negeri.

Diketahui, Megawati saat ini tengah berada di Malaysia dan bertemu para pemimpin negeri Jiran tersebut.

"Saat ini beliau masih berada di Malaysia dan tadi bertemu dengan Mahathir Mohamad dan juga Bapak Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan, surat permohonan PSI untuk bertemu dengan Megawati Soekarnoputri telah mendapat balasan dari pihak PDI-P.

Baca juga: Jokowi Diusulkan Jadi Ketum, Sekjen PDI-P: Semua Ada Tahapannya

Raja Juli mengungkapkan, pertemuan PSI dengan Megawati akan diatur usai Ketua Umum PDI-P tersebut pulang dari luar negeri.

"Barusan saya terima WA (whatsaap) dari Mas Hasto bahwa surat sudah diterima. Dan Insya Allah akan diatur ketika Ibu (Megawati) pulang dari luar negeri," ujar Raja Juli saat ditemui di Graha Ouikoumene, Jakarta Pusat, Selasa.

Ia lantas berharap komunikasi yang akan dilakukan dengan PDI-P ini bisa memberi manfaat kepada PSI.

"Di surat yang ditandatangani itu kami mohon audiensi untuk minta nasihat, wejangan, sekaligus membahas isu-isu kebangsaan," kata Raja Juli.

Sebagaimana diberitakan, PSI kini dipimpin oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Baca juga: PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com