Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berdasarkan titik panas (hot spot) yang bisa menjadi titik api (fire spot).

Siti menuturkan, berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 80 persennya berisiko menjadi titik api atau fire spot.

"Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Kemarau Panjang, Pemkab Banyuwangi Minta Petani Hemat Air dan Lapor jika Kekurangan

Merujuk kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar risiko kebakaran hutan segera ditangani.

Siti mengungkapkan, penanganan karhutla diprioritaskan di Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sebab, ada risiko karhutla meluas akibat angin.

Selain itu, pemerintah menempuh jalur penegakan hukum, yakni menetapkan tersangka penyebab karhutla.

Kementerian LHK juga memberikan peringatan kepada 144 perusahaan yang memicu karhutla.

"Dari KLHK sendiri ada 144 perusahaan yang mendapatkan peringatan dan sudah ada 23 perusahaan yang disegel, pada areal terbakarnya antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Siti juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.

"Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelitnya di sana juga ada," ucap dia. 

Baca juga: Kepala BPBD Riau: Kabut Asap di Riau Berasal dari Karhutla di Sumsel dan Jambi

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla.

Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing. Utamanya, di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.

"Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan," ujar Suharyanto.