Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Bahlil: Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Mereka "Welcome"

Kompas.com - 02/10/2023, 15:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, masyarakat Pulau Rempang sejatinya tidak menolak investasi.

Hal ini Bahlil simpulkan setelah dia berbicara banyak dengan salah satu tokoh yang dituakan di sana.

Menurut Bahlil, diskusi di Pulau Rempang itu berlangsung selama 3,5 jam dari sekitar pukul 19.00 WIB-22.30 WIB, setelah ia sampai pada pukul 18.00 WIB.

"Apa permintaan mereka? Mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan, kiamat lima kali pun, Rempang ini enggak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome, dan saya bangga kepada mereka," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Soal Konflik Rempang, Menteri Bahlil: Kami Akui, Jujur, di Awal Ada Kekeliruan...

Kendati tidak menolak, masyarakat Pulau Rempang minta dihargai. Sebab, mereka telah menetap di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Benar juga mereka ini. Enggak ada salahnya di situ," ucap Bahlil.

Dalam diskusi tersebut, Bahlil mengaku ada sejumlah hal yang diminta masyarakat Rempang.

Pertama, jika perlu direlokasi, mereka bersedia asal masih di Pulau Rempang, bukan di Pulau Galang.

 

Mereka juga minta dilibatkan dalam investasi, baik sebagai supplier maupun kontraktor.


Lalu, investasi di Pulau Rempang tak menghilangkan mata pencaharian mereka sebagai nelayan.

"Keenam, mereka pengin kuburan kampung-kampung tua itu jangan diapa-apain. Itulah aspirasi itu yang terjadi malam itu," kata Bahlil.

Baca juga: Soal Konflik di Rempang, Pemerintah Sebut Sempat Ada Miskomunikasi

Konflik agraria di Pulau Rempang terjadi menyusul akan dibangunnya Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.600 hektar.

Salah satu investornya yaitu produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd, dengan nilai investasi senilai 11,5 miliar dollar AS.

Dari luas Pulau 17.500 hektar, 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung. 7.572 sisanya adalah HPK yang digunakan PT MEG untuk investasi.

Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari dari 7.572 hektar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com