Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Yang Jadi Presiden Harus Meneruskan, Kalau Diubah Kapan Mau Majunya?

Kompas.com - 01/10/2023, 17:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, seorang presiden mesti meneruskan program yang telah dijalankan presiden sebelumnya agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

Hal ini ia sampaikan ketika berpidato dalam acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Jakarta International Expo, Minggu (1/10/2023).

"Siapa yang menjadi presiden dia harus melakukan itu, meneruskan itu. Bukan siapa jadi presiden, diubah, lah bagaimana, kapan mau majunya?" kata Megawati, Minggu siang.

Baca juga: Kagumnya Megawati terhadap Putri Ariani...

Megawati berpandangan, Indonesia yang adil dan makmur tidak akan terwujud apabila para pemimpinnya lahir tanpa melalui kesinambungan, hanya lima tahun sekali sesuai periode pemilihan umum (pemilu).

Menurut Megawati, pergantian kekuasaan setiap lima tahun merupakan hal yang baik, tapi harus diikuti dengan keberlanjutan oleh presiden yang menggantikan.

Ia pun menilai bahwa sosok yang ingin mengubah program-program pemerintahan sebelumnya hanyalah melakukan dansa politik.

"Itu yang saya bilang berdansa. Nanti ke sana, ke depan sudah baik, diubah ke belakang lagi, diubah lagi. Aduh saya sampai pusing kadang-kadang, ini bagaimana sih maunya Republik ini?" ujar Megawati.

Untuk diketahui, dari tiga bakal calon presiden (bacapres) saat ini, yaitu Ganjar Pranowo yang diusung PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura.

Kemudian bacapres Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, bacapres Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera, menggaungkan narasi perubahan.

Anies mengeklaim, narasi perubahan yang dia bawa saat ini bukan berarti ingin mengubah kebijakan atau program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Anies, esensi dari gerakan perubahan adalah menyempurnakan berbagai program pemerintah saat ini untuk masa yang akan datang.

Baca juga: Heran Dikritik karena Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati: Saya Pun Petugas Partai

“Jadi, nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan,” ujar Anies dalam program Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

“Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, bukan mengubah dalam arti membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia,” papar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com