Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Sebut Rapat TPN Hari Ini Tak Bahas Cawapres

Kompas.com - 27/09/2023, 19:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan tidak ada pembicaraan soal bakal calon presiden (bacawapres) dalam rapat ketua umum partai politik dan Tim Pemenangan Nasional (TPN), hari ini, di markas TPN, Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2023).

"Oh enggak, enggak kita enggak bahas. Teknis itu. Nanti yang cawapres khusus pertemuannya dengan beliau-beliau (ketua umum). Khusus, khusus," kata Ganjar usai rapat yang digelar tertutup itu.

Baca juga: Duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024, Realistis atau Utopis?

Ditanya lebih lanjut terkait kapan pembahasan tentang cawapres itu akan dilakukan, Ganjar memilih diam.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyampaikan bahwa rapat hari ini membahas masukan untuknya dari empat ketua umum partai politik pengusung, yakni PDI-P, PPP, Perindo dan Hanura.

Baca juga: Struktur Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan Visi Misi Tuntas Digodok

Selain itu, lanjut Ganjar, rapat tersebut membahas pula soal teknis dan strategi tim pemenangan dari tingkat daerah hingga pusat.

Terkait dengan struktur TPN, Ganjar mengatakan hal itu sudah lengkap. 

"(Visi misi capres juga) Sudah, sudah disiapkan sudah detail banget," ujarnya.

Namun demikian, ia enggan mengungkap anggota TPN tersebut secara lengkap.

"Namanya? Banyak sekali, enggak hafal lah saya. Yang muda-muda, wartawan kalau mau ikut juga boleh komplit pokoknya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com