Korps Hukum TNI AU Resmi Dibentuk, Gelar Pangkat Prajurit Beralih dari “Sus” Jadi “Kum”

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Udara (AU) kini memiliki korps baru, yakni Korps Hukum.

Peresmian Korps Hukum TNI AU itu dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, pada Senin (25/9/2023).

Korps baru ini akan diisi oleh para perwira hukum di jajaran TNI AU.

“Dengan demikian, sejak ditetapkannya pembentukan Korps Hukum TNI AU oleh KSAU, maka gelar yang melekat pada pangkat para personel korps hukum beralih dari "Sus" menjadi "Kum",” tulis siaran pers Dinas Penerangan TNI AU, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: KSAU Fadjar Resmikan Korps Hukum di TNI AU

Sebelumnya, perwira hukum TNI AU masuk dalam bagian Korps Dinas Khusus. Tetapi, Korps Hukum kini telah berdiri sendiri.

Peresmian Korps Hukum TNI AU digelar dengan ditandai acara penyematan tanda pangkat atribut korps hukum di Gedung Harbani Suharnoko, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin kemarin.

Secara simbolis tanda pangkat disematkan oleh KSAU kepada salah satu perwakilan perwira hukum, yakni Kapten Kum Elfan.

“Pengesahan peralihan menjadi Korps Hukum TNI AU dengan harapan makin fokus pengembangan pelaksanaan tugas komunitas hukum AU, sehingga ke depan akan menjadi lebih profesional,” kata Fadjar.

Baca juga: KSAU Pimpin Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI AU

Fadjar mengatakan, pendirian ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan pengembangan korps hukum menjadi lebih baik dalam hal profesionalisme dan kualifikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Evi Zuraida dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih sekaligus bangga atas peralihan korps hukum.

Pembentukan Korps Hukum TNI AU ini didasarkan pada Keputusan KSAU Nomor 363/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

Baca juga: Cerita dari Skadron Pendidikan 101, Tempat Awal Terbentuknya Penerbang TNI AU