Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Idealisme Kaesang Diuji Saat Politik Raib Hakikat

Kompas.com - 26/09/2023, 09:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KAESANG Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia dikukuhkan dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang digelar di Djakarta Theater, Senin (25/9/2023) malam (Kompas.com, 25/09/2023).

Terkesan akrobatik. Begitu gampang seseorang menjadi ketua umum partai politik (parpol), begitu gampang pula parpol mengangkat seseorang yang baru beberapa hari memegang kartu anggota sebagai pemimpin puncak.

Terkesan tak ada kaidah organisasi. Atau, barangkali pragmatisme politik lah yang menjadi kaidah.

Pragmatisme politik mengalahkan aturan organisasi yang bersifat normatif. Pragmatisme politik hanya melihat “momentum”. Kapan lagi, ada momentum baik yang strategis dilihat dari banyak sisi. Momentum tak akan datang dua kali.

Publik tahu Kaesang Pangarep. Meski “belum apa-apa” di kancah politik dibandingkan ayahandanya, Jokowi, dan Gibran, kakak kandungnya, Kaesang punya nilai jual politik tinggi. PSI tahu itu dan tak ingin keduluan parpol lain.

Banyak kritik ditujukan kepada Kaesang. Nilai jual politik Kaesang yang tinggi tak sepadan dengan yang diperolehnya dari PSI, parpol yang diprediksi lembaga survei tak lolos ke Senayan.

Boleh jadi Kaesang hanya dimanfaat untuk menyelamatkan PSI dari ancaman tak masuk Senayan pada Pemilu 2024.

Kritik lain, Kaesang dinilai “tak elok”, karena keluar dari jalur politik yang telah membesarkan keluarga besarnya. Sebagian publik menganggapnya tak tahu balas budi, tak tahu diuntung.

Meski Jokowi, ayahandanya, berkilah bahwa Kaesang telah mandiri dan telah berkeluarga sendiri, sehingga punya kebebasan yang harus dihargai. Sangat bisa dipahami bila sebagian publik mengecamnya.

Namun, saya mencoba membaca sisi lain. Mengapa Kaesang memilih jalur politik yang mengundang kritik dan kecaman sebagian publik? Meski ia menganggapnya tak seberapa dibanding kecaman yang pernah diterima keluarga besarnya.

"Enggak sebanding yang dituduh PKI, antek China, anti Islam, planga-plongo, ijazah palsu," ucap Kaesang (Kompas.com, 25/0/2023).

Saya mencoba memahami alasan Kaesang akhirnya memasuki kancah politik. Alasan yang menurut saya menarik dan berani.

Sebagai anak muda, Kaesang menilai dunia politik telah dipenuhi pesimisme dan sinisme. Dunia politik sedang berwajah buruk, sedang tak baik-baik saja.

"Politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoaks, korupsi, money politic, dan sebagainya," kata Kaesang (Kompas.com, 25/09/2023).

Di mata Kaesang, politik sejatinya bukan seperti itu. Politik mestilah menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Itulah hakekat politik.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com