Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Demokrat: Tidak Cukup Waktu Bernegosiasi

Kompas.com - 25/09/2023, 16:22 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menilai, kecil kemungkinan untuk menduetkan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dengan bacapres PDI-P Ganjar Pranowo.

Menurut dia, waktu pendaftaran bacapres dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin sempit.

“Menurut saya tidak cukup waktulah untuk bernego, membangun poros-poros dan lain sebagainya,” ujar Herman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Megawati Disebut Dialog Berulang Kali dengan Jokowi sebelum Nama Bakal Cawapres Ganjar Diputuskan

Ia yakin bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal tetap diikuti oleh tiga poros pengusung bacapres.

Saat ini, kata dia, KIM ingin fokus melakukan konsolidasi untuk memenangkan Prabowo.

“Konteksnya bukan lagi berpikir bagaimana menkolaborasikan dengan dengan bacapres-bacapres yang saat ini muncul,” ujar Herman. 

“Tetapi, konteksnya justru sekarang bagaimana nanti Pak Prabowo bisa menetapkan calon wakil presidennya, bisa mendaftar, dan kemudian dengan strategi yang tepat bisa memenangkan pemilu ini,” papar Herman.


Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tidak mendukung Prabowo sebagai bacawapres.

Sebab, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. 

Adapun PDI-P dan Ganjar nampak membuka diri untuk berkomunikasi dengan Prabowo guna membahas wacana duet keduanya.

Baca juga: Mencuat Isu Prabowo-Ganjar, Fahri Hamzah: Pak Prabowo Sulit Ditandingi, Realistis Saja

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya belum berpikir untuk merealisasikan wacana tersebut.

Saat ini, Ganjar dan Prabowo sama-sama belum memilih siapa bakal pendampingnya.

Baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang resmi dideklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebagai bacapres-bacawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com