Hari Pencoblosan di Puncak Musim Hujan, KPU Siapkan Manajemen Risiko Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku sudah menyiapkan manajemen risiko mengantisipasi pemungutan suara pada Rabu (14 Februari 2023) yang diprediksi jatuh saat puncak musim hujan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku telau menginstruksikan jajaran di tingkat kabupaten/kota agar tempat pemungutan suara (TPS) dan gudang penyimpanan logistik mempertimbangkan wilayah rawan bencana.

"April 2023 kemarin itu kami minta untuk mencatatkan polanya, misalkan nauzubillah min zalik moga-moga tidak kejadian, tanah longsor, ombaknya tinggi, kemudian hujannya deras, dan seterusnya. Kalaupun ada banjir, kira-kira titik lokasi potensinya itu di mana saja," kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).

"Sehingga, sejak awal teman-teman KPU di daerah ketika mendesain lokasi TPS sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan situasinya, termasuk penempatan logistik juga sudah berdasarkan situasi-situasi yang pernah terjadi terdekat di 2022 dan 2023," ucap dia.

Baca juga: KPU-Bawaslu Klaim Siap Hadapi Pilkada 2024 yang Akan Dipercepat Pemerintah

Hasyim juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memperbarui kecenderungan cuaca guna bersiap mencari jalan keluar atas situasi kedaruratan bencana yang mungkin terjadi.

"Dan kami juga sudah sejak awal berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini juga dengan TNI dan Polri," ucap dia.

Komisioner KPU RI 2 periode itu menyampaikan, koordinasi dengan aparat berkaitan dengan identifikasi jalur distribusi dan transportasi logistik pemilu ke daerah yang jauh, sulit diakses, dan terluar, serta permintaan perbantuan personel untuk mengawal suplai logistik itu.

Ia juga meyakini bahwa KPU sudah berpengalaman dalam manajemen risiko bencana, bercermin pada kasus-kasus sebelumnya.

"Pada 2019, di Sulawesi Tengah ada gempa, tsunami, likuifaksi. Prinsip KPU follow the voters, ikuti pemilih, ketika pemilih menjadi displaced people atau orang yang pindah tempat dari lokasi awal," kata Hasyim.

"Mereka relokasi ke mana, apakah di pengungsian, rumah keluarga, pemungutan kita geser ke sana. Jadi, kita punya pengalaman," ucap dia.

Baca juga: Persiapan KPU Sumba Timur Jelang Pemilu 2024, Siapkan 5.656 KPPS dan Aplikasi Identifikasi

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, mengeklaim bahwa KPU telah memiliki peta dan jadwal jalur transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk persiapan distribusi logistik ke daerah terpencil.

Penelusuran Kompas.com, faktor cuaca berperan cukup penting dalam terjadinya keterlambatan disteibusi logistik pada Pemilu 2019.

Dalam penelitian berjudul Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik yang terbit di Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1 (2021), kendala teknis, geografis, dan cuaca menyebabkan keterlambatan suplai logistik di 2.767 TPS.

Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal tahapan lipat/sortir surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS.

Di Medan, juga pada 2019, banjir yang melanda gudang KPU Kota Medan menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik pemilu menjelang hari pemungutan suara.