Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Utamakan Afrika hingga Malaysia Terkait Distribusi Logistik Pemilu 2024 Luar Negeri

Kompas.com - 20/09/2023, 18:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membagi skala prioritas distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk pemungutan suara di mancanegara.

Total, terdapat 1.750.474 pemilih tetap di luar negeri yang tersebar di 128 perwakilan. Mereka dapat menggunakan hak suaranya melalui metode kotak suara keliling (KSK), pos, dan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

"Rencana timeline logistik ini ada beberapa prioritas, walau semuanya tanggung jawab KPU untuk tepat waktu. Prioritas satu, ada di zona Afrika (16 Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN), Amerika Latin (11 PPLN), Amerika (9 PPLN), dan Eropa (29 PPLN)," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers, Rabu (20/9/2023).

"Rencana pengiriman ada 459 kantong diplomatik mulai tanggal 2 sampai 6 Desember 2023. Jadi, mulai tanggal 2 itu kita sudah mulai bergerak untuk proses distribusi logistik," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Prioritas kedua meliputi wilayah Asia Selatan (12 PPLN), Timur Jauh (8 PPLN), dan Malaysia (7 PPLN), dengan 4.349 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 6-16 Desember 2023.

"Malaysia dikhususkan karena jumlah pemilihnya yang besar," kata Drajat kepada Kompas.com.

Prioritas ketiga meliputi wilayah Timur Tengah (15 PPLN) dan Pasifik (11 PPLN) dengan 587 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 16-20 Desember 2023.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk 2024: Masyarakat Tak Boleh Terbelah karena Pemilu

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara selain Malaysia menjadi prioritas keempat dengan 10 PPLN, 118 kantong diplomatik, dan jadwal distribusi logistik pada 20-23 Desember 2023.

"(Disusunnya) zonasi atau region agar lebih mempermudah proses distribusinya, karena ada 95 negara dan ada 128 perwakilan, dan itu harus kami cover semua," ujar Drajat.

"Semua juga memperhatikan situasi geopolitik, kondisi geografis, wilayah konflik, hari besar keagamaan, tahun baru, isu hubungan diplomatik, dan lain-lain. Itu bagian dari tantangan-tantangan tersendiri ketika kami menangani tata kelola logistik," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 bakal dilakukan serentak pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Bawaslu Tak Beri Sanksi Gibran dkk yang Langgar UU Pemilu karena Ajak Pilih Ganjar, Akan Dibina Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com