Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sepakat Usung Anies-Cak Imin untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 15/09/2023, 19:47 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa pihaknya sepakat  mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Majelis Syura PKS ke-9 yang berlangsung di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023), siang ini.

“Pertama, memperkuat keputusan Musyawarah Majelis Syura ke-9 yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024,” tutur Syaikhu.

“Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Pilpres 2024,” sambungnya.

Baca juga: Jadi Cawapres Anies, Cak Imin Minta Restu ke Ulama dan Habaib di Jawa Barat

Ia mengatakan, sebelum keputusan diambil, PKS sudah intens melakukan komunikasi dengan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan juga Anies.

“Hasil silaturahmi kebangsaan yang berjalan dengan hangat dan penuh kekeluargaan tersebut telah saya laporkan kepda forum musyawarah majelis syura dalam kesempatan hari ini,” papar dia.

Terakhir, ia mengungkapkan keputusan Majelis Syura PKS ini menampik anggapan bahwa PKS bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Jadi ini sekaligus menepis berbagai keraguan masyarakat, dengan adanya hasil ini,” imbuh dia.

Baca juga: Cerita Cak Imin Hengkang dari KKIR Setelah Konsultasi ke Sejumlah Kiai

Sebelumnya, PKS absen dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Surabaya, 2 September 2023.

Kemudian, PKS juga tak ikut dalam konsolidasi antara Nasdem dan PKB.

Alasannya, PKS harus melakukan musyawarah majelis syura untuk mengambil sikap apakah bakal mendukung Anies yang telah dipasangkan dengan Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com