Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masih Proses Studi

Kompas.com - 13/09/2023, 18:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Dia menambahkan, menurut rencana kereta cepat itu nantinya akan melewati jalur kereta di selatan Jawa.

"Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi. Juga penentuan trase-nya di sebelah mana baru dalam studi semuanya," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

"Penentuan dan memutuskan seperti itu harus lewat kalkulasi dan penghitungan yang detil. Kalau belum selesai, enggak mungkin saya bisa jawab," lanjutnya.

Baca juga: Puji Teknologi China usai Jajal Kereta Cepat, Jokowi: Nyaman, Tak Berasa Sama Sekali

Jokowi mengatakan, kecepatan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini direncanakan akan sama seperti waktu tempuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yaitu 350 kilometer per jam.

Adapun jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini, merupakan bagian dari rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya nanti.

"(Akan melewati) Sini. Ini untuk Jawa bagian selatan. Kalau Jawa utara kan sudah jalan tol. Buat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan tetap dilanjutkan.

Baca juga: Jajal Kereta Cepat, Raffi Ahmad: Alhamdullilah Jakarta-Padalarang, Bandung Cuma 25 menit

Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kereta cepat mau dibahas, sekarang sampai Tegalluar," ujar Budi Karya usai membuka Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) Pionir Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (31/07/2023).

Dia mengatakan, setelah sampai Tegalluar (Bandung), proyek kereta cepat tersebut akan dilanjutkan sampai Surabaya. Namun demikian, proyek ini kemungkinan akan dilanjutkan oleh kabinet selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com