Bentrok Pulau Rempang, Menko PMK: Investasi Tetap Jalan, Masyarakat Juga Perlu Didengar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, harus diselesaikan dengan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik investor maupun warga.

Dengan kata lain, investasi yang sudah disepakati di pulau tersebut harus tetap jalan. Namun dalam pembangunan dan pengembangannya, aspirasi masyarakat sekitar perlu didengar.

"Investasi juga harus tetap jalan, tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Muhadjir menyampaikan, investasi di dalam negeri perlu disambut baik jika sesuai ketentuan. Apalagi, kata dia, mencari investor saat ini sangat sulit, ditambah dengan begitu banyak saingan.

Baca juga: Bentrok di Rempang, PP Muhammadiyah Minta Jokowi Batlalkan Proyek Rempang Eco City

Terkait investasi di Pulau Rempang, ia mengaku ikut hadir dalam acara penandatanganan investasi di Chengdu, China. Ia pun menyaksikan betapa alotnya negosiasi antara investor dengan masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap segara ada solusi yang mampu memuaskan semua pihak.

"Namanya investasi juga betul-betul kita sambut karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini. Ini adalah peluang. Tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar. Pokoknya harus ada titik temu lah," ungkap dia.

Sebagai informasi, setidaknya hingga Kamis (7/9/2023), aparat gabungan mencakup TNI, Polri, Satpol PP, dan Pengamanan BP Batam masih merangsek masuk ke perkampungan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Baca juga: Saat Jokowi Beri Atensi untuk Kericuhan Pulau Rempang, Utus Menteri Bahlil ke Lokasi

Kedatangan aparat gabungan ke Pulau Rempang adalah untuk memasang pasok tata batas lahan Rempang Eco City, proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata di lahan pulau seluas 17.000 hektare yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas atau BP Batam yang ditunjuk untuk mengawal realisasi investasi tersebut berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang sudah mendiami 16 kampung adat di Pulau Rempang itu sejak 1834.

Masyarakat adat yang menolak kehadiran aparat gabungan lantas melakukan pemblokiran dengan menebang pohon hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan. Aparat gabungan tersebut mencoba membersihkan pepohonan yang ditebang di jalan.

Aparat juga menembaki warga yang menghadang dengan gas air mata, water cannon, dan pentungan. Akibatnya, puluhan orang mengalami luka-luka, 6 orang di antaranya ditangkap, dan ratusan anak Sekolah Dasar mengalami trauma karena proses belajar dihentikan paksa dan dibubarkan.

Selain melakukan penembakan gas air mata ke arah warga, pihak kepolisian juga melakukan penembakan ke arah SDN 24 Galang yang menyebabkan para siswa harus dievakuasi dan diselamatkan oleh warga sekitar.

Akibat dari kejadian ini banyak orang tua siswa yang sibuk mencari anak mereka. Peristiwa ini juga yang menyebabkan mereka merasakan ketakutan yang amat mendalam.

Meski demikian, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun mengatakan tindakan aparat kepolisian selama ini sudah sangat humanis karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi kepada warga.