Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Komunikasi dengan Demokrat, Gerindra Singgung tentang Kesetaraan Pendukung Prabowo

Kompas.com - 11/09/2023, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan, Partai Demokrat tidak hanya akan menjadi pelengkap dukungan, bila bergabung menjadi bagian dari pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia menegaskan, Demokrat akan menempati posisi yang setara dengan parpol lain yang telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan tersebt.

"Yang paling penting dalam koalisi itu adalah kesetaraan, bagaimana kita bisa setara berbagi peran. Ya itu jangan sampai kalau di koalisi ada yang di-marjinalkan. Itu yang setahu kami dipahami semua pihak yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo," kata Habiburokhman ditemui di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta, Senin (11/9/2023).

"Jadi porsinya dalam pemenangan pasti lebih besar," imbuh dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Harap Demokrat dan PDI-P Gabung Dukung Prabowo

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, komunikasi antara Gerindra dan Partai Demokrat selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Sebetulnya sejak dahulu sudah komunikasi dengan sahabat kami di Partai Demokrat, ada Pak Andi Arief, dan Hinca ya kita komunikasi. Kita bilang ya kalau pengalaman rekan-rekan yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, semuanya merasa dimuliakan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya akan berkoalisi atau bekerja sama politik dengan partai yang memperjuangkan prinsip kesetaraan.

Hal ini disampaikan merespons dinamika yang menyebut Demokrat tengah intens berkomunikasi dengan PDI-P untuk menjajaki kerja sama pada Pemilu 2024.

Baca juga: Tutup Wacana Poros Baru PPP-Demokrat-PKS, Sandiaga: Kami Istikamah Bersama PDI-P

"Kita ingin, berharap bisa diterima di koalisi atau kerja sama yang mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang prinsipnya Bung Karno," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Herzaky menganalogikan kerja sama politik atau koalisi bagaikan seseorang bertamu ke rumah orang lain.

Selayaknya tamu, Demokrat pasti akan mengetuk pintu terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, tinggal tuan rumah apakah akan membukakan pintu atau tidak.

"Meskipun kita tahu kita kan bukan pimpinannya. Kita mengikutilah. Kita mengikuti tuan rumah, pimpinannya seperti apa. Tapi, harapannya kita tetap duduk bareng. Ini yang kita harapkan," ujarnya.

Kendati demikian, diakuinya, Demokrat tak ingin terburu-buru dalam menentukan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Nasional
Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Nasional
Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Nasional
Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Nasional
Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Nasional
Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Nasional
Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com