Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Menang Pilpres 2024, Cak Imin Janjikan Dana Desa Naik Jadi Rp 5 Miliar

Kompas.com - 10/09/2023, 16:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, jika pasangan Anies Baswedan-Cak Imin memenangkan Pilpres 2024, maka dana desa akan meningkat jadi Rp 5 miliar.

Menurutnya, pada tahun ini, setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 2 miliar.

Hal tersebut Cak Imin sampaikan dalam pidato politik di Pondok Pesantren Al Aqobah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

“Kalau saya nanti sama Mas Anies menang, insyaallah akan ada perubahan drastis di dalam pengelolaan-pengelolaan aset dan kekayaan negara bagi percepatan kemakmuran negara. 2023 berhasil Rp 2 miliar, insyaallah 2024 tiap desa bisa sampai Rp 5 miliar per desa,” ujar Cak Imin.

Baca juga: Cak Imin Akan Datangi Markas PKS dalam Waktu Dekat

Cak Imin menjelaskan, Indonesia kaya secara alam dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlimpah.

Dia menilai angka Rp 5 miliar bukanlah harga mahal untuk memajukan ekonomi desa.

“Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp 250 juta. Di tangan Pak Halim (Mendes), bisa melonjak langsung jadi Rp 2 miliar per desa,” ucapnya.

Saat ditemui terpisah, Cak Imin mengaku sudah mengkaji dana yang bisa digelontorkan untuk desa.

Baca juga: Cak Imin: Semua Capres-cawapres Harus Siap Diperiksa KPK Jelang Pilpres 2024

Dia meyakini pada tahun 2024 nanti, dana desa bisa ditingkatkan hingga Rp 5 miliar per desa.

“Iya, kita sudah menghitung tahun ini Rp 2 miliar cukup. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi Rp 5 miliar per desa,” kata Cak Imin.

Cak Imin menyebut, dirinya akan menjalankan program tersebut apabila terpilih sebagai Wakil Presiden pada tahun 2024 nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com