Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketuk Pintu PDI-P, Demokrat Berharap Gabung di Koalisi yang Setara dan Sejajar

Kompas.com - 09/09/2023, 05:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya akan berkoalisi atau bekerja sama politik dengan partai yang memperjuangkan prinsip kesetaraan.

Hal ini disampaikan merespons dinamika yang menyebut Demokrat tengah intens berkomunikasi dengan PDI-P untuk menjajaki kerja sama pada Pemilu 2024.

"Kita ingin, berharap bisa diterima di koalisi atau kerja sama yang mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang prinsipnya Bung Karno," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Herzaky menganalogikan kerja sama politik atau koalisi bagaikan seseorang bertamu ke rumah orang lain.

Baca juga: Demokrat Protes Anies Tetap Pakai Koalisi Perubahan, Sudirman Said Ajak Duduk Bareng

Selayaknya tamu, Demokrat pasti akan mengetuk pintu terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, tinggal tuan rumah apakah akan membukakan pintu atau tidak.

"Meskipun kita tahu kita kan bukan pimpinannya. Kita mengikutilah. Kita mengikuti tuan rumah, pimpinannya seperti apa. Tapi, harapannya kita tetap duduk bareng. Ini yang kita harapkan," ujarnya.

Kendati demikian, diakuinya, Demokrat tak ingin terburu-buru dalam menentukan koalisi.

Prinsipnya, kata Herzaky, Demokrat ingin kedua pihak sama-sama nyaman dalam membangun kerja sama politik.

Baca juga: Cak Imin: Saya dan Anies Sangat Berharap PKS Bergabung-Demokrat Kembali ke Koalisi Perubahan

Untuk itu, Demokrat mempersilakan PDI-P yang digadang-gadang bakal satu barisan pada Pemilu 2024 untuk berpikir secara mendalam, sebelum menerima mereka.

"Kita inginnya sama-sama nyamanlah. Bagaimanapun kan tuan rumah tentu perlu memikirkan juga secara mendalam, bagaimana baiknya. Kan begitu ya kan," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan buat Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Ini karena Anies memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres pendampingnya.

Padahal, klaim Demokrat, sebelumnya Anies telah berkali-kali meminta AHY untuk jadi rekan duetnya pada pemilu presiden mendatang.

“Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng dalam jumpa pers, Jumat (1/9/2023).

Belakangan, Demokrat pun mengaku terbuka dengan semua kemungkinan, termasuk peluang berkoalisi dengan PDI-P atau Gerindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com