Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Terbuka Demokrat Gabung Poros Ganjar, Mardiono Sebut SBY-Megawati Akur

Kompas.com - 08/09/2023, 13:28 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono memastikan partainya terbuka jika Partai Demokrat hendak merapat ke poros partai politik yang mengusung bakal calon presiden (capres) PDI-P Ganjar Pranowo.

Menurutnya, Demokrat yang memiliki pengalaman banyak di dalam dan luar pemerintahan bisa menjadi kekuatan dalam koalisi pendukung Ganjar.

"Saya rasa itu bagus sekali kalau seandainya demokrat itu bergabung bersama dengan PDI-P, kemudian PPP, Hanura. Di mana Demokrat juga sudah memiliki pengalaman di pemerintahan," kata Mardiono dalam program Gaspol di Kompas.com yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com pada Rabu (6/9/2023) malam.

"Kemudian, kemarin Demokrat juga sudah memiliki pengalaman di luar pemerintahan. Sehingga, dua-duanya itu bisa melengkapi," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Sandiaga Akui Sudah Ada Pembicaraan di Bappilu PPP soal Peluang Demokrat Usung Ganjar

Sementara itu, terkait isu jarak antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai bisa diatasi.

Mardiono mengatakan, jarak antara kedua elite politik itu bisa diatasi dengan cara komunikasi intens yang dilakukan oleh kedua partai.

"Kalau, menurut saya sih akur ya. Karena selama ini kan sebenarnya tidak ada masalah ya, mungkin hanya komunikasi saja yang membuat jarak kali ya," kata Mardiono.

Terlebih saat ini, kata Mardiono, Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menjalin komunikasi lebih baik. Masing-masing adalah penerus Megawati dan SBY.

"Ke depan saya pikir tidak ada masalah. Gimana Bu Puan Maharani sebagai Waketum (PDI-P) sudah membuka komunikasi dengan mas AHY, kemudian juga dilanjutkan lagi," ujarnya.

Baca juga: Tak Masalah Demokrat Gabung Dukung Ganjar, PPP: Komunikasi Sudah di Tingkat Fraksi dan DPP

Sebagaimana diketahui, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY di Plataran Hutan Kota, Senayan pada 18 Juni 2023.

Saat memberikan pernyataan pada awak media, keduanya sepakat bahwa Pemilu 2024 harus berlangsung damai.

Ketika itu, Partai Demokrat sudah tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Kini, Demokrat diketahui tengah mencari koalisi baru setelah resmi menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan pada 2 September 2023.

Baca juga: Soal Demokrat Bakal Gabung Dukung Ganjar, PPP: Kalau Terjadi, Akan Tambah Energi Positif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com