Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN Temukan IP Address Peretas YouTube DPR Berada di Amerika Serikat

Kompas.com - 07/09/2023, 13:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan, pihaknya sudah menelusuri dugaan peretasan akun YouTube DPR RI. Dari penelusuran tersebut, diketahui IP Address terduga pelaku berasal dari Amerika Serikat.

"Jadi kalau berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN, kita menemukan IP addressnya beralamat di Amerika Serikat," kata Ariandi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Belasan Jam Diretas, Akun YouTube DPR Pulih Bertahap dan Pakai Akun Baru

Selanjutnya, BSSN juga terus melakukan pendalaman, termasuk dugaan adanya perang proksi atau proxy war dalam kasus ini.

Selain itu, dia juga menyebutkan, BSSN masih menelusuri dugaan adanya situs-situs berbahaya seperti judi online sebagai pintu masuk peretasan.

"Ketika kita klik ini menjadi salah satu pintu atau ladang pintu masuk terkait dengan serangan-serangan siber yang masuk ke sistem elektronik, yang kita gunakan mik melalui device handphone maupun komputer ataupun laptop yang digunakan," jelasnya.

Baca juga: Soal YouTube DPR Diretas Live Judi Online, Menkominfo: Cyber Security-nya Harus Lebih Kuat

Ariandi mengatakan, DPR juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya, termasuk dengan Bareskrim Polri sebagai upaya menindaklanjuti penegakan hukum terkait kasus peretasan ini.

"BSSN mengimbau kepada para pengelola media sosial, admin media sosial dan juga masyarakat secara umum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terkait dengan serangan-serangan dan sejenisnya," ucap Ariandi.

Baca juga: Akun YouTube DPR Diretas dan Unggah Video Judi Online

Adapun sebelumnya, akun YouTube DPR diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Peretasan ini membuat akun YouTube DPR menampilkan video judi online secara live tanpa menggunakan bahasa Indonesia. 

"Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com