Salin Artikel

BSSN Temukan IP Address Peretas YouTube DPR Berada di Amerika Serikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan, pihaknya sudah menelusuri dugaan peretasan akun YouTube DPR RI. Dari penelusuran tersebut, diketahui IP Address terduga pelaku berasal dari Amerika Serikat.

"Jadi kalau berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN, kita menemukan IP addressnya beralamat di Amerika Serikat," kata Ariandi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Selanjutnya, BSSN juga terus melakukan pendalaman, termasuk dugaan adanya perang proksi atau proxy war dalam kasus ini.

Selain itu, dia juga menyebutkan, BSSN masih menelusuri dugaan adanya situs-situs berbahaya seperti judi online sebagai pintu masuk peretasan.

"Ketika kita klik ini menjadi salah satu pintu atau ladang pintu masuk terkait dengan serangan-serangan siber yang masuk ke sistem elektronik, yang kita gunakan mik melalui device handphone maupun komputer ataupun laptop yang digunakan," jelasnya.

Ariandi mengatakan, DPR juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya, termasuk dengan Bareskrim Polri sebagai upaya menindaklanjuti penegakan hukum terkait kasus peretasan ini.

"BSSN mengimbau kepada para pengelola media sosial, admin media sosial dan juga masyarakat secara umum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terkait dengan serangan-serangan dan sejenisnya," ucap Ariandi.

Adapun sebelumnya, akun YouTube DPR diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Peretasan ini membuat akun YouTube DPR menampilkan video judi online secara live tanpa menggunakan bahasa Indonesia. 

"Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/13285661/bssn-temukan-ip-address-peretas-youtube-dpr-berada-di-amerika-serikat

Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke