Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat BUMDes, Kemendesa PDTT Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

Kompas.com - 07/09/2023, 10:20 WIB
F Azzahra,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Taufik Madjid berharap, kolaborasi antar berbagai pihak dapat terus berjalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Misalnya, sebut dia, melalui pemasaran produk hasil panen program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kami berharap dapat dikelola dengan baik oleh BUMDes sebagai instrumen yang penting dalam hal ini," ujar Taufik dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/9/2023).

Hal itu disampaikan Taufik dalam Kunjungan Kerja ke desa Gam Lamo, Halmahera Barat, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Kemendes PDTT Diminta Gaet Investasi dan Tak Andalkan APBN untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Taufik mengatakan, BUMDes sebagai instrumen pengembang usaha dapat berkontribusi secara efektif. Seluruh perputaran uang di desa pun bisa dikelola dengan baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi di desa, seperti memperluas pasar produk hasil panen dari program bantuan Tekad.

Oleh karena itu, penyaluran bantuan oleh BUMDes harus berdasarkan aturan yang berlaku, yakni dengan melakukan monitoring dan evaluasi melalui fasilitator Tekad dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

"Kami selalu mengamati perkembangan setiap demonstration plot (demplot). Kami sesuaikan dengan kebijakan, kemampuan, dan pendanaan dari kementerian. Pelaksanaannya kami fasilitasi dengan fasilitator Tekad, pendamping desa, dan pendamping lokal desa," pungkasnya.

 Baca juga: Kemendes Fokus Pada Total Masa Jabatan Kades, 18 atau 27 Tahun

Taufik menambahkan, pembukaan akses pasar akan membantu masyarakat untuk meningkatkan penjualan hasil panennya.

"Akses pasar akan dibuka. Promosi dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi produk hasil panen masyarakat," imbuh Taufik.

Lebih lanjut, ia menilai, produk hasil panen di desa Halmahera Barat memiliki potensi yang besar dalam pasar, sehingga bantuan yang diberikan Kemendesa PDTT terasa lebih efektif.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Halbar Sonny Balatja, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar Charles R Gustan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com