Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Sangat Tidak Pas kalau Kata “Perubahan” Diklaim Partai Tertentu

Kompas.com - 07/09/2023, 09:48 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem angkat bicara terkait kata “perubahan” yang ada di dalam nama koalisi yang dibentuk untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kata “perubahan” sangat tidak pas diklaim oleh partai lain.

“Sangatlah enggak pas kalau kata 'perubahan' diklaim oleh partai tertentu bahwa itu adalah gagasan mereka,” kata Ali di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Terlebih, menurut Ali, sejak partai didirikan Partai Nasdem telah membawa tagline “perubahan”

“Karena saat partai ini dilahirkan, dia sudah membawa tagline perubahan,” ujar Ali.

Baca juga: Nasdem: Demokrat Sudah Mundur, kalau Balik Lagi Ya “Marhaban”

Ali lantas mengungkapkan, nama koalisi perubahan telah ditetapkan.

Diketahui, Nasdem bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap memakai nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Koalisi perubahan, itulah nama koalisi yang sudah ditetapkan, karena kata 'perubahan' itu satu keniscayaan,” kata Ali.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tak selayaknya Nasdem dan PKB menggunakan nama koalisi perubahan lagi.

Baca juga: Strategi Nasdem Menggaet Cak Imin

Pasalnya, yang menggaungkan perubahan pertama kali bukan dari Nasdem, melainkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem, yang menggaungkan perubahan itu Mas AHY bertahun-tahun," ujar Herzaky dalam program Gaspol Kompas.com yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com pada 2 September 2023.

"Kami cari teman sejalan, ketemu yang namanya Nasdem dan PKS lalu mencari capres dan punya kesepakatan piagam kerja sama perubahan," ujar Herzaky.

Oleh sebab itu, Herzaky meminta koalisi baru antara Nasdem dan PKB yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa membuat nama koalisi baru.

Diketahui, Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan.

Sebab, Demokrat menilai Partai Nasdem dan Anies mengkhianati kesepakatan koalisi terkait penunjukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

Baca juga: AHY Move On dari Anies dan Demokrat Tancap Gas Cari Koalisi Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com