Di Depan Kepala Negara ASEAN, Jokowi Ungkap Butuh Upaya Luar Biasa Selesaikan Konflik Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, persatuan negara-negara blok Asia Tenggara perlu upaya lebih luar biasa untuk merealisasikan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC).

Konsensus Lima Poin menjadi satu-satunya acuan ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar.

"Kita butuh upaya yang lebih taktis dan extraordinary (luar biasa) untuk mengimplementasikan Five-Point Consensus," kata Jokowi dalam sesi retreat KTT ASEAN ke-43 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).

Baca juga: ASN Pemprov DKI WFH Selama KTT ASEAN, Kapasitas 75 Persen

Jokowi mengingatkan, Konsensus Lima Poin adalah upaya kolektif ASEAN sebagai keluarga yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 april 2021.

Konsensus Lima Poin terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

Terkait dialog inklusif, Indonesia sudah melakukan 145 pendekatan dengan 70 stakeholder selama 9 bulan terakhir.

"Dan Indonesia melihat sudah mulai muncul trust antara satu stakeholder dengan yang lain, kecuali dengan junta militer," tutur dia.

Baca juga: Xanana Gusmao Cium Tangan Iriana Jokowi Saat Tiba di Lokasi KTT ASEAN

Oleh karena itu kata Jokowi, inilah saatnya ASEAN terus mendorong dilakukannya dialog nasional secara inklusif sebagai kunci penyelesaian krisis politik di sana.

Di sisi lain, bantuan kemanusiaan ASEAN yang disalurkan melalui AHA center terus dilakukan, meski prosesnya masih sangat panjang.

"Oleh sebab itu demi kepentingan keluarga ASEAN, kita harus berani mengevaluasi diri membahas permasalahan secara terbuka dan mencari solusi bersama," jelas Jokowi.

Diketahui dalam KTT ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023, Myanmar tidak diundang hadir.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Baca juga: Jadi Sorotan, Pangeran Mateen Dampingi Ayahnya Temui Presiden Jokowi di KTT ASEAN

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.