Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Belum Dapatkan Jadwal Kunjungan PKB dan Tunggu Rapat Majelis Syuro

Kompas.com - 05/09/2023, 05:40 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengetahui kapan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemuinya untuk membicarakan dukungan pada bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Belum ada pemberitahuan,” ujar Juru Bicara PKS M Kholid pada Kompas.com, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, PKS menyatakan masih mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres meskipun bakal didampingi oleh Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, keputusan untuk memberikan dukungan pada Anies-Cak Imin mesti dirapatkan oleh Majelis Syuro PKS.

Baca juga: Sikap PKS Berubah: Dulu Dukung Demokrat soal Pengumuman Bakal Cawapres, Kini Dukung Anies-Cak Imin

Kholid pun menyatakan belum ada arahan dari pimpinan PKS terkait kapan majelis syuro membahas sikap politiknya apakah tetap bertahan atau hengkang dari KPP.

“Belum bisa dipastikan. Menunggu arahan pimpinan. Kami belum dapat arahan untuk waktunya kapan,” kata Kholid.

Sebagaimana diketahui, KPP telah berganti formasi dan diisi oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB.

Sebab, Demokrat telah mencabut dukungan untuk Anies setelah menyatakan dikhianati oleh Gubernur DKI Jakarta itu dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Ahmad Sahroni Klaim Tak Pernah Ada Keputusan Deklarasikan Anies-AHY Awal September

Selain itu, Demokrat juga menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Demokrat menyatakan bahwa keputusan Surya Paloh dan Anies memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres dilakukan secara sepihak.

Apalagi, menurut Demokrat, sebelumnya Anies sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres.

Sementara itu, PKS sebelumnya telah menyatakan tetap mendukung Anies meskipun tidak hadir dalam deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya pada 2 September 2024.

Baca juga: Sekjen PKS: Kita Enggak Ada Beban dengan Muhaimin, Ahlan Wa Sahlan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com