KPK Duga Proyek Proteksi TKI Kemenaker Dilaksanakan Sepihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, proyek sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dilaksanakan secara sepihak.

Hal itu didalami berdasarkan pemeriksaan dua pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenaker pada 31 Agustus lalu.

Adapun dugaan korupsi pengadaan ini terjadi pada tahun 2012 atau pada era Kemenaker masih dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Baca juga: KPK Sebut Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker Terjadi pada 2012, Era Cak Imin Menteri

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, dari saksi Bery Komarudzaman, penyidik mendalami soal proses pengadaan.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya peran penuh dari tersangka dalam perkara ini untuk secara sepihak melaksanakan proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI tanpa melibatkan panitia pengadaan lainnya," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).

Sedangkan saksi kedua merupakan Ketua Panitia Pengadaan Tahun 2012 Aniek Soelistyawati yang juga berstatus PNS.

Baca juga: Periksa PNS, KPK Dalami Pengadaan Sistem Perlindungan TKI di Kemenaker

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan posisi saksi sebagai Ketua Pengadaan saat dilaksanakannya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," imbuh Ali.

Sebelumnya, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI Kemenaker terungkap ketika tim penyidik KPK menggeledah kantor Kemenaker dan sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023.

Salah satu ruangan yang digeledah adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan perkara baru yang sedang diusut KPK di Kemenaker.

Baca juga: Peran 3 Tersangka Penyelundup TKI Ilegal ke Jepang, Rekrut hingga Antar ke Bandara

Alex juga tidak menampik pihaknya menggeledah dua lokasi tersebut. Namun demikian, ia tidak mengetahui barang bukti apa yang telah disita.

“Bisa ditanyakan ke penyidiknya,” kata Alex pada 19 Agustus 2023.

Meski telah menetapkan tiga tersangka, KPK belum mengungkap identitas mereka. Lembaga antirasuah hanya menyebut dugaan korupsi itu menyangkut kerugian negara dari nilai kontrak proyek lebih dari Rp 20 miliar.