Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: ASEAN Bisa Maju dengan Kekuatan Penuh jika Pastikan Solusi Damai untuk Myanmar

Kompas.com - 04/09/2023, 14:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, ASEAN bisa maju berkekuatan penuh bila bisa mendorong solusi damai untuk Myanmar.

Diketahui, Myanmar tengah konflik setelah junta militer menggulingkan pemerintahan resmi yang berkuasa.

Hal tersebut dikatakan Retno Marsudi saat membuka Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara ASEAN di Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

"ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," kata Retno di Sekretariat ASEAN, Senin.

Baca juga: Jokowi: Upaya ASEAN untuk Bantu Myanmar Terus Dilakukan

Retno menyampaikan, situasi di Myanmar menjadi salah satu pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia akan meninjau penerapan Lima Poin Konsensus (5PC) dalam kesetiaan Indonesia.

Diketahui, 5 PC adalah satu-satunya cara ASEAN untuk membantu menyelesaikan konflik di Myanmar.

Adapun 5PC terdiri dari menghentikan kekerasan, menjalin dialog konstruktif untuk mencapai solusi damai, dan menunjuk urusan khusus ASEAN untuk Myanmar demi memfasilitasi proses dialog.

Kemudian, menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar oleh ASEAN, hingga mengirim utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak yang terlibat.

"Keketuaan kami telah bekerja keras untuk mendorong solusi ASEAN yang bersatu. Sebagaimana diamanatkan oleh para pemimpin, kami akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap penerapan 5PC dan menyiapkan rekomendasi untuk pertimbangan para pemimpin kami," ujar Retno.

Baca juga: Junta Militer Tunda Pemilu Myanmar, Kemenlu: Makin Memperlambat Pemulihan Demokrasi

Untuk diketahui, saat ini Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.

Pasalnya, pendekatan untuk mencapai solusi damai gagal dicapai. Oleh karena itu, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Pada pertemuan Menlu ASEAN dan negara-negara mitra yang berlangsung hingga 14 Juli 2023 ini, Myanmar juga tidak diundang dalam level politik.

Belum lama ini, Thailand menggelar pertemuan informal dengan junta Myanmar, dan mengundang para Menlu ASEAN. Pertemuan ini bertujuan agar negara-negara ASEAN melibatkan Myanmar sepenuhnya dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi.

Namun, pertemuan hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith. Indonesia pun memilih tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Baca juga: Blinken Ajak ASEAN Tekan Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Kembali ke Demokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com