Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersyukur Demokrat Dikhianati Anies, SBY: Sekarang Saja Tidak Amanah, Bagaimana Nanti Jadi Pemimpin

Kompas.com - 01/09/2023, 17:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIKEAS, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dirinya bersyukur Partai Demokrat dikhianati oleh Anies Baswedan sejak dini.

Sebab, ia membayangkan bagaimana jika mereka baru dikhianati satu atau dua hari menjelang pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Oleh karena itu, SBY merasa Demokrat masih ditolong walau harus menerima pengkhianatan .

"Memang kita ditukung, ditinggalkan, seperti ini sekarang. Bayangkan, kalau ditikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini satu dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU, bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah, kita diselamatkan oleh sejarah, ini syukur yang pertama," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: SBY Ungkap Ada Menteri Jokowi Ajak Demokrat Koalisi dengan PKS-PPP, Sebut Pak Lurah Sudah Tahu

SBY mengatakan, dirinya merenung dan berkontemplasi semalam. Ia lantas menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diselamatkan oleh Tuhan.

Menurutnya, Demokrat tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendukung seseorang yang ternyata tidak jujur dan amanah.

"Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya," kata SBY.

"Nah, sekarang saja tidak sidiq, tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar?" ujarnya lagi.

Baca juga: SBY: Teman-teman Sudah Ingatkan, Pak SBY Percaya Kepada Orang Itu?

Menurut SBY, jika direnungkan dan diambil hikmahnya, Demokrat dibebaskan dari dosa yang mungkin akan dipikul jika masih bersama-sama mengusung orang tersebut menjadi pemimpin Indonesia.

Selain itu, SBY mengatakan, Demokrat tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan.

"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi, kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," kata SBY.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat menuding Partai Nasdem dan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan berkhianat.

Baca juga: SBY: Ada yang Komentar, Demokrat Kena Prank Musang Berbulu Domba

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Muhaimin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada 29 Agustus 2023.

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya Paloh langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, pada Rabu (30/8/2023), Anies tidak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” kata Riefky.

Baca juga: Ditelikung Nasdem dan Anies, SBY Saran Demokrat Tak Tergesa Bersikap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com