JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, dikabarkan bakal berduet dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Kabarnya, penunjukan Muhaimin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies diputuskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Seandainya Nasdem dan PKB berkoalisi pada pemilu mendatang, kedua partai memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Artinya, cukup dengan dukungan Nasdem dan PKB, Anies dan Muhaimin bisa maju sebagai capres dan cawapres.
Penghitungannya sebagai berikut:
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas parlemen.
Presidential threshold mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya.
Saat ini, total ada 575 kursi di DPR RI. Maka, 20 persen dari angka tersebut yakni 115 kursi.
Baca juga: Koalisi Retak Gara-gara Isu Anies-Muhaimin, Jokowi: Urusan Partai
Pada Pemilu Legislatif 2019, perolehan suara Partai Nasdem dan PKB yaitu:
Nasdem
PKB
Jika dijumlah, perolehan suara Nasdem (9,05 persen) dan PKB (9,69 persen) “hanya” menghasilkan 18,74 persen. Angka tersebut masih di bawah syarat presidential threshold 25 persen suara sah pemilu legislatif.
Namun, jika perolehan kursi DPR RI Nasdem (59 kursi) dan PKB (58 kursi) diakumulasi, kedua partai menghasilkan 117 kursi, melampaui presidential threshold sebesar 115 kursi DPR RI.
Dengan perolehan suara ini, Nasdem dan PKB mampu mengantarkan Anies dan Cak Imin, demikian sapaan arkab Muhaimin, ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Geger Isu Duet Anies-Muhaimin: Tersingkirnya AHY dan Tudingan Pengkhianatan Surya Paloh
Kabar duet Anies-Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama Cak Imin ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).