Demokrat Sebut Anies Sempat Sepakat AHY Jadi Bakal Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, sempat memutuskan memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres.

Akan tetapi, ternyata dalam perkembangannya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara sepihak memutuskan memasangkan Anies dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres.

"Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik, Anies memutuskan untuk memilih AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat sebagai bakal cawapresnya pada 14 Juni 2023," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Surat mandat itu, kata Rifky, masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, dan AHY.

Baca juga: Anies-Muhaimin Disebut Bakal Duet, PPP Ajak Demokrat-PKS Gabung Koalisi Pendukung Ganjar

Rifky mengatakan, keputusan Anies yang akan menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai bakal cawapres telah disampaikan kepada para ketua umum parpol KPP, dan majelis tertinggi masing-masing partai.

Mereka yang diberi tahu Anies soal keputusan itu adalah Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu dari PKS, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Rifky mengatakan, sebenarnya KPP sudah sepakat dan tinggal mendeklarasikan pasangan bakal calon presiden dan bacawapres Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Rifky mengatakan, saat itu ketiga pimpinan parpol yang tergabung dalam KPP menerima keputusan Anies menggandeng AHY sebagai bacawapres dan tidak terjadi penolakan.

Baca juga: Soal Isu Dipilih Jadi Cawapres Anies, Muhaimin Bungkam

Kemudian, kata Rifky, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi bakal cawapres. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky menduga penundaan deklarasi bakal cawapres itu karena Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi.

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ujar Rifky.

Rifky mengatakan, Anies disebut menuliskan keputusan dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada AHY pada 25 Agustus 2023.

Baca juga: Tak Kaget Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Airlangga: Biasa Saja kalau Politik

Inti dari surat itu, kata Rifky, ialah meminta secara resmi agar AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapres Anies.

Akan tetapi, Rifky melanjutkan, di tengah proses finalisasi kerja parpol anggota KPP bersama Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan.

Sebab menurut Rifky, pada Selasa, 29 Agustus 2023, malam bertempat di Nasdem Tower, secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ucap Rifky.

Baca juga: Anies Setuju Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Rentetan Pengkhianatan!

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhiatani dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," papar Rifky.