Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Terima Duet Anies-Cak Imin, PKS Pilih Husnuzan Dulu

Kompas.com - 31/08/2023, 21:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku partainya memilih berprasangka baik usai mencuatnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024.

PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies sebagai bakal capres itu belum menentukan sikapnya.

"Husnuzan dulu saja, masih tahap awal," kata Mardani ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

Hal itu disampaikan Mardani usai ditanya soal Partai Demokrat tampak meluapkan amarah mengetahui duet Anies-Cak Imin dengan menyebut Anies pengkhianat dalam KPP.

Baca juga: Duet Anies-Muhaimin, PKS Diprediksi Tetap Dukung, Demokrat Akan Evaluasi Total

Ia menambahkan, PKS dalam waktu dekat akan menjelaskan secara resmi sikapnya menanggapi wacana tersebut.

"Akan ada penjelasan detail tapi di DPP, bukan di sini. Saya acara dulu," sembari berjalan memasuki area BBJ.

Tak puas akan hal itu, para awak media terus bertanya lebih lanjut mengenai peta politik terkini.

Misalnya, bagaimana menanggapi soal ajakan Sandiaga Uno kepada PKS dan Demokrat untuk bergabung ke kerja sama politik PDI-P mendukung Ganjar Pranowo.

"Bentar lagi akan diumumkan, pokoknya husnuzan saja," imbuh dia.

Baca juga: Demokrat Sebut Anies Sempat Sepakat AHY Jadi Bakal Cawapres

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis.

Selain itu, Riefky juga menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik atas hal ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com