Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Partai Masih Cari Format Koalisi, Calonnya Belum Jelas, Kita Amati Saja Dulu...

Kompas.com - 29/08/2023, 13:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini partai politik masih mencari format koalisi.

Menurut dia, hal itu terlihat dari belum jelasnya calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi para bakal calon presiden (capres) yang sudah dideklarasikan sejumlah partai politik

"Jadi kita dari jauh mengamati saja, mengamati dulu. Setuju enggak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi. Partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas. Cawapresnya siapa belum jelas, ada enggak ? Belum jelas, kok malah dijawab," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Kongres Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) 2023 yang digelar di Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana dilansir siaran YouTube Podcast JAMAN, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Singgung soal 2024, Jokowi: Atraksinya Belum Selesai, Partai Masih Ngalor-ngidul

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan bahwa untuk urusan 2024, semua pihak tidak perlu terburu-buru.

Menurut Presiden, sebaiknya saat ini semua fokus bekerja untuk kondisi ekonomi negara yang lebih baik.

Sebab, situasi politik nasional pun masih belum jelas karena banyaknya atraksi politik.

"Karena saya melihat ini atraksi politiknya belum selesai. Wira-wiri, sana-sini, saya melihat masih, saya engga tahu, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini, ini partai ini ke sana, partai ini ke sini. Ini masih, masih ngalor-ngidul," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube akun Podcast JAMAN, pada Selasa.

Kepala Negara kembali menekankan bahwa masyarakat maupun pemerintah harus tetap giat bekerja.

Baca juga: Kunjungi Pekalongan, Jokowi Akan Buka Muktamar Sufi Internasional 2023

Dengan begitu, perekonomian menjadi lebih produktif.

"Sudah. Ke situ saja sudah. Setuju enggak?" kata Jokowi yang disambut pernyataan setuju dari hadirin.

Jokowi juga berpesan, untuk urusan politik menjelang 2024, sebaiknya jangan sampai menggangu stabilitas ekonomi nasional.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia juga masih penuh ketidakpastian.


Jika ekonomi nasional terganggu, menurut Jokowi, kadang pemerintah sulit untuk mengembalikan ke kondisi lebih baik.

"Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik, di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu, dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang, mengembalikannya akan sangat sulit," kata Jokowi.

"Kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit. Tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com