KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah visi dan sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045 atau Indonesia Emas.
Beberapa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045, antara lain memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 9,8 triliun dollar Amerika Serikat (AS), pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita 30.300 dollar AS, porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.
Airlangga mengatakan, saat ini, kondisi ekonomi Indonesia kian solid dengan indikator fundamental pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17 persen pada kuartal 2-2023. Capaian itu diharapkan akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kami butuh tumbuh 6 persen sampai 7 persen,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2023, di Jakarta, Senin (28/8/2023).
Ia mengatakan, melalui visi dan sasaran tersebut, Indonesia menargetkan predikat sebagai high income country dapat terwujud menjelang 2045.
Namun, kata dia, Indonesia masih memiliki satu catatan, yaitu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang pada 2023 mencapai 7,6 atau terlalu tinggi .
“Ini artinya investasi yang kami masukkan belum terlalu optimal,” tuturnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.
Oleh karena itu, kata Menko Airlangga, pendekatan pembangunan Indonesia perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif.
Pembangunan transformatif setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Airlangga mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai implementasi konkret terkait strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Beberapa strategi itu, di antaranya kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan Online Single Submission (OSS), mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi.
“Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari BPK RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi merupakan hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Indonesia mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang mendekati puncak bonus demografi.
Baca juga: Menko Airlangga Akui Kiprah Dubes Uni Eropa Vincent Piket Perkuat Hubungan Bilateral RI-Uni Eropa
“Modal ini hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa,” ungkapnya.