Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif LRT Jabodebek Rp 5.000 Selama September, Setelah Itu Maksimal Rp 20.000

Kompas.com - 28/08/2023, 12:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Risal Wasal mengatakan, tarif Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sebesar Rp 5.000 berlaku selama September 2023.

Setelahnya, tarif LRT akan menyesuaikan jarak tempuh perjalanan masing-masing penumpang.

Hal tersebut sesuai dengan pemberian public service obligation (PSO) sebagai subsidi tarif LRT.

Baca juga: Kereta Masih Kurang, Penumpang Harus Tunggu hingga 20 Menit untuk Naik LRT Jabodebek

"(Tarif) LRT Rp 5.000 selama September. Setelah itu, maksimal Rp 20.000 bukan Rp 5.000 lagi, tetapi menyesuaikan jarak (tempuh) dan maksimal Rp 20.000," ujar di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Meski demikian, kata Risal, besaran tarif maksimal Rp 20.000 juga merupakan hasil subsidi oleh pemerintah.

Namun, dia enggan menjelaskan berapa persentase perbedaan PSO untuk tarif LRT Rp 5.000 dan Rp 20.000.

Risal hanya mengakui besaran PSO untuk tarif Rp 5.000 diakuinya besar.

Baca juga: Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi, Menhub: Berkat Beliau, Kita Mengoperasikan LRT Jabodebek

"Besarlah pastinya kan, kan bisa diitung yang kalau Rp 5.000. Terlepas dari itu yang penting masyarakat bisa naik kereta api aman, murah, lancar," jelasnya.

Namun, ia menyebutkan bahwa pagu subsidi tarif LRT sebesar Rp 66 miliar untuk operasional sejak saat ini hingga satu tahun mendatang.

Sebelumnya, pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo meresmikan moda transportasi kereta api ringan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang BNN, Jakarta Timur.

Presiden menyebutkan, LRT sepanjang 41,2 kilometer tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran Rp 32,6 triliun.

Baca juga: Kereta Masih Kurang, LRT Jabodebek Hanya Beroperasi sampai Pukul 20.00 Selama Dua Pekan ke Depan

"Hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan, baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 kilometer dan menghabiskan anggaran Rp 32,6 triliun," ujar Jokowi.

Kehadiran LRT ini melengkapi deretan moda transportasi massal yang dibangun oleh pemerintah di ibu kota dan sekitarnya setelah Moda Raya Terpadu (MRT), Kereta Rel Listrik (KRL), TransJakarta, hingga kereta bandara.

Presiden Jokowi berharap dengan hadirnya moda-moda transportasi massal tersebut, masyarakat bisa beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal sehingga bisa mengurangi kemacetan di ibu kota dan sekitarnya.

Baca juga: Sudah Diresmikan Jokowi, LRT Jabodebek Belum Beroperasi Penuh, Hanya sampai 20.00 WIB

LRT Jabodebek sendiri memiliki 18 stasiun dalam dua rute pelayanan, yakni Cibubur Line dan Bekasi Line.

Cibubur Line melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti di Depok, Jawa Barat, menuju Stasiun Dukuh Atas di Jakarta dan melintasi 12 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 24,3 kilometer.

Sementara itu, Bekasi Line melayani perjalanan dari Stasiun Jati Mulya di Kabupaten Bekasi menuju Stasiun Dukuh Atas dan melintasi 14 stasiun pemberhentian dengan jarak tempuh 27,3 kilometer.

Baca juga: Sudah Diresmikan Presiden Jokowi, LRT Jabodebek Baru Bisa Dinaiki Masyarakat Pukul 14.00 WIB

Kepala Negara pun berharap masyarakat bisa berbondong-bondong menggunakan moda transportasi LRT, terutama bagi mereka yang berada di sekitar Cibubur, Bekasi, dan sekitarnya.

"Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com