Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akui "Endorsement" Jokowi Penting, tapi Bukan Jaminan Menang

Kompas.com - 24/08/2023, 11:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengakui bahwa dukungan atau endorsement dari Presiden Joko Widodo merupakan faktor penting untuk memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita tidak bisa pungkiri strategi-strategi dari masing-masing juga bahwa endorsement Pak Jokowi itu penting, kita harus jujur juga mengakui itu," kata Eriko dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (23/8/2023).

Eriko menuturkan, partainya pun tidak ambil pusing untuk berupaya mendapatkan dukungan Jokowi, karena Jokowi merupakan kader PDI-P.

Baca juga: PDI-P Tak Khawatir Endorsement Jokowi ke Prabowo: Ada Masanya Orisinalitas Calon Dilihat

Akan tetapi, Eriko menekankan bahwa dukungan Jokowi bukanlah jaminan bagi seorang bakal calon presiden (bacapres) untuk memenangi pilpres.

"Apakah itu bisa menjamin rakyat memilih 100 persen, enggak bisa juga. Ini yang maksud saya tadi, bahwa perubahan-perubahan ke depan itu pasti ada, tinggal tergantung bagaimana kita menampilkannya," kata dia.

Ia berkaca dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa 47,9 persen responden mengaku bakal pikir-pikir untuk memilih calon presiden yang direkomendasikan oleh Jokowi.

Baca juga: Soal Suara Pemilih Jokowi Disebut Cenderung ke Ganjar, Pengamat: Masih Dipersepsikan Petugas Partai

Survei yang sama juga menunjukkan, ada 18,1 persen responden yang bakal memilih capres sesuai rekomendasi Jokowi.

"Apakah 18 persen ini menentukan, bisa saja, bisa juga tidak. Apakah 47,9 persen tadi ini sangat penting? Tentu sangat penting karena ini akan melihat orisinalitas," kata Eriko.

Eriko menilai, 47,9 persen responden itu adalah kalangan rasional yang bakal mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan capres yang akan mereka pilih.

"Itu yang tadi saya sampaikan, perlu namanya orisinalitas, perlu namanya pemikiran, nanti yang dibuat Mas Ganjar apa kalau beliau sudah jadi presiden," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com