Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,3 Juta Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Didominasi Indonesia Timur

Kompas.com - 23/08/2023, 23:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur.

"Kurang lebih 3,3 juta (warga miskin ekstrem) di seluruh Indonesia. Tentu kita bisa melihat persentase angka kemiskinan yang tinggi ini saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (23/8/2023).

Nunung mengungkapkan, untuk menangani tingkat kemiskinan tersebut, pemerintah melangsungkan tiga program besar.

Baca juga: Menpan-RB Pacu Pemkab Karawang Reformasi Birokrasi Berdampak pada Kemiskinan sampai Investasi

Program pertama adalah pengurangan beban. Lewat program ini, pihaknya memberikan beragam bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, hingga subsidi energi.

"Ini memberikan implikasi terhadap pengeluaran sehari-hari saudara-saudara kita pada kategori kemiskinan ekstrem. Ada vantuan sosial ada PKH, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan seterusnya," tutur dia.

Program kedua adalah peningkatan pendapatan. Hal ini dilakukan oleh kementerian/lembaga kepada masyarakat melalui aktivitas-aktivitas peningkatan kreativitas dan dan pemberdayaan.

Program ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang ada di sekitar rumah tersebut, meliputi membangun rumah layak huni, dekat dengan sumber air bersih, dan sebagainya.

Baca juga: Jokowi Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Rp 493 Triliun untuk Tekan Kemiskinan

"Jadi dengan tiga strategi besar kita melihat efektivitas program yang dijalankan," tutur dia.

Nunung tidak memungkiri mengentaskan kemiskinan perlu penanganan khusus. Terlebih, pemerintah punya target mengentaskan kemiskinan menjadi 0 persen pada tahun 2024, lebih cepat dari target SDGs pada tahun 2030.

"Untuk pencapaian target sasaran, karena ketika bicara target kemiskinan ekstrem, maka (kuncinya adalah) siapa orangnya, di mana tempatnya. Oleh karenanya pentargetan sasaran ini menjadi syarat penting," papar dia.

Sebagai informasi, data teranyar BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta, atau setara dengan 9,36 persen total penduduk. Posisi ini turun 460.000 orang atau 0,21 persen dari posisi September 2022, yang mencapai 23,36 juta orang atau setara 9,57 persen.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, penurunan tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir, produk domestik bruto (PDB) RI memang terus tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan.

Selain itu, tingkat inflasi pada periode relatif membaik. Tercatat laju inflasi pada periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,32 persen. Laju inflasi itu lebih rendah dari periode Maret - September 2022 sebesar 3,60 persen.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com