Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,3 Juta Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Didominasi Indonesia Timur

Kompas.com - 23/08/2023, 23:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur.

"Kurang lebih 3,3 juta (warga miskin ekstrem) di seluruh Indonesia. Tentu kita bisa melihat persentase angka kemiskinan yang tinggi ini saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (23/8/2023).

Nunung mengungkapkan, untuk menangani tingkat kemiskinan tersebut, pemerintah melangsungkan tiga program besar.

Baca juga: Menpan-RB Pacu Pemkab Karawang Reformasi Birokrasi Berdampak pada Kemiskinan sampai Investasi

Program pertama adalah pengurangan beban. Lewat program ini, pihaknya memberikan beragam bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, hingga subsidi energi.

"Ini memberikan implikasi terhadap pengeluaran sehari-hari saudara-saudara kita pada kategori kemiskinan ekstrem. Ada vantuan sosial ada PKH, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan seterusnya," tutur dia.

Program kedua adalah peningkatan pendapatan. Hal ini dilakukan oleh kementerian/lembaga kepada masyarakat melalui aktivitas-aktivitas peningkatan kreativitas dan dan pemberdayaan.

Program ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang ada di sekitar rumah tersebut, meliputi membangun rumah layak huni, dekat dengan sumber air bersih, dan sebagainya.

Baca juga: Jokowi Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Rp 493 Triliun untuk Tekan Kemiskinan

"Jadi dengan tiga strategi besar kita melihat efektivitas program yang dijalankan," tutur dia.

Nunung tidak memungkiri mengentaskan kemiskinan perlu penanganan khusus. Terlebih, pemerintah punya target mengentaskan kemiskinan menjadi 0 persen pada tahun 2024, lebih cepat dari target SDGs pada tahun 2030.

"Untuk pencapaian target sasaran, karena ketika bicara target kemiskinan ekstrem, maka (kuncinya adalah) siapa orangnya, di mana tempatnya. Oleh karenanya pentargetan sasaran ini menjadi syarat penting," papar dia.

Sebagai informasi, data teranyar BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta, atau setara dengan 9,36 persen total penduduk. Posisi ini turun 460.000 orang atau 0,21 persen dari posisi September 2022, yang mencapai 23,36 juta orang atau setara 9,57 persen.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, penurunan tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir, produk domestik bruto (PDB) RI memang terus tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan.

Selain itu, tingkat inflasi pada periode relatif membaik. Tercatat laju inflasi pada periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,32 persen. Laju inflasi itu lebih rendah dari periode Maret - September 2022 sebesar 3,60 persen.

Tren penurunan memang tingkat kemiskinan memang terus terjadi sejak September 2020. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, di mana tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 9,22 persen total penduduk atau setara 24,78 juta penduduk.

"Meskipun terus mengalami penurunan, namun demikian tingkat kemiskinan bulan Maret 2023 ini belum pulih seperti masa sebelum pandemi," tutur Atqo, dalam konferensi pers, Senin (17/7/2023).

Tercatat tingkat kemiskinan di perkotaan turun dari 7,53 persen pada September 2022 menjadi 7,29 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan turun dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan pulau, tingkat kemiskinan terjadi di seluruh pulau kecuali Sulawesi. Tercatat tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi meningkat 0,02 persen 2,04 juta penduduk.

Meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulawesi disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dibanding pulau lain. Tingkat konsumsi rumah tangga di Sumatera hanya tumbuh 0,88 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com