Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,3 Juta Warga Masuk Kategori Miskin Ekstrem, Didominasi Indonesia Timur

Kompas.com - 23/08/2023, 23:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaporkan, masih ada 3,3 juta warga Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem.

Dari jumlah tersebut, warga dengan tingkat miskin ekstrem paling banyak berada di Indonesia timur.

"Kurang lebih 3,3 juta (warga miskin ekstrem) di seluruh Indonesia. Tentu kita bisa melihat persentase angka kemiskinan yang tinggi ini saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (23/8/2023).

Nunung mengungkapkan, untuk menangani tingkat kemiskinan tersebut, pemerintah melangsungkan tiga program besar.

Baca juga: Menpan-RB Pacu Pemkab Karawang Reformasi Birokrasi Berdampak pada Kemiskinan sampai Investasi

Program pertama adalah pengurangan beban. Lewat program ini, pihaknya memberikan beragam bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, hingga subsidi energi.

"Ini memberikan implikasi terhadap pengeluaran sehari-hari saudara-saudara kita pada kategori kemiskinan ekstrem. Ada vantuan sosial ada PKH, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan seterusnya," tutur dia.

Program kedua adalah peningkatan pendapatan. Hal ini dilakukan oleh kementerian/lembaga kepada masyarakat melalui aktivitas-aktivitas peningkatan kreativitas dan dan pemberdayaan.

Program ketiga, pengurangan kantong kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki fasilitas yang ada di sekitar rumah tersebut, meliputi membangun rumah layak huni, dekat dengan sumber air bersih, dan sebagainya.

Baca juga: Jokowi Anggarkan Dana Perlindungan Sosial Rp 493 Triliun untuk Tekan Kemiskinan

"Jadi dengan tiga strategi besar kita melihat efektivitas program yang dijalankan," tutur dia.

Nunung tidak memungkiri mengentaskan kemiskinan perlu penanganan khusus. Terlebih, pemerintah punya target mengentaskan kemiskinan menjadi 0 persen pada tahun 2024, lebih cepat dari target SDGs pada tahun 2030.

"Untuk pencapaian target sasaran, karena ketika bicara target kemiskinan ekstrem, maka (kuncinya adalah) siapa orangnya, di mana tempatnya. Oleh karenanya pentargetan sasaran ini menjadi syarat penting," papar dia.

Sebagai informasi, data teranyar BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun.

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta, atau setara dengan 9,36 persen total penduduk. Posisi ini turun 460.000 orang atau 0,21 persen dari posisi September 2022, yang mencapai 23,36 juta orang atau setara 9,57 persen.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengatakan, penurunan tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir, produk domestik bruto (PDB) RI memang terus tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan.

Selain itu, tingkat inflasi pada periode relatif membaik. Tercatat laju inflasi pada periode September 2022-Maret 2023 sebesar 1,32 persen. Laju inflasi itu lebih rendah dari periode Maret - September 2022 sebesar 3,60 persen.

Halaman:


Terkini Lainnya

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com