Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Bukan Ketum Parpol, Tak Berwenang Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 16/08/2023, 12:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karenanya, dia tak berwenang untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal ini dikatakan Jokowi ketika berpidato di hadapan Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, para menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Soal Julukan Pak Lurah Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Saya Presiden Republik Indonesia!

“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol,” kata Jokowi.

“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” katanya.

Jokowi pun menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer ia dengar. Katanya, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.

Jokowi sempat berpikir siapa sosok “Pak Lurah” yang dimaksud. Belakangan, ia tahu yang dimaksud “Pak Lurah” ternyata adalah dirinya sendiri.

Mantan Wali Kota Solo itu sadar bahwa sebutan “Pak Lurah” merupakan sebuah kode. Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah.

“Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Jokowi mengaku sadar bahwa sebagai seorang presiden, dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi.

“Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.

Baca juga: Jokowi: Kaya Sumber Daya Alam Saja Tidak Cukup, Itu Akan Buat Kita Jadi Pemalas

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut bahwa meskipun masa kampanye Pemilu 2024 saat ini belum dimulai, fotonya sudah banyak dipasang di baliho berbagai daerah, disandingkan dengan bakal capres atau bakal cawapres. Meski demikian, Jokowi tak mempersoalkan situasi ini.

“Saya ke Provinsi A eh ada (foto saya), ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga,” kata Jokowi.

“Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya, juga enggak apa apa, boleh-boleh saja,” lanjut Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com