Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Kenang Bisa Menang Pilpres 2004 Bareng SBY padahal Didukung Sedikit Partai

Kompas.com - 14/08/2023, 17:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengenang saat dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2004 padahal hanya didukung oleh sedikit partai politik.

Saat itu, pasangan SBY-JK diusung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun, di putaran kedua, sejumlah partai ikut mendukung SBY-JK.

Pasangan SBY-JK pun berhasil mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dengan total suara mencapai 60,62 persen.

"Saya waktu 2004, anda masih ingat, (wartawan) masih SMP mungkin ya, itu kita hanya didukung 11 persen, empat partai. Tapi menangnya 60 persen. Jadi beda itu. Tidak simetris sama sekali," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Markas PMI Pusat, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Golkar Dukung Prabowo, Jusuf Kalla: Setiap Partai Perlu Berkoalisi

Jusuf Kalla lantas menegaskan bahwa yang terpenting dalam pemilu adalah tokohnya, bukan partainya.

Pasalnya, eks Ketum Golkar ini mengatakan, partai hanya bersifat mengusulkan sehingga tidak menjamin kemenangan pasangan calon (paslon) tertentu.

"Yang memilih kan rakyat, partai yang mengusulkan, yang memilih rakyat. Terserah rakyat bagaimana, rakyat ada yang ikut partainya, ada juga yang tidak. Selama ini begitu," kata JK.

"Yang mengusulkan ya partai, tapi pada saat pemilu orang akan melihat orang ini gimana, begitu. Selalu dalam pemilu itu," ujarnya melanjutkan.

Oleh karena itu, Jusuf Kalla menekankan tidak ada jaminan bagi Prabowo Subianto bisa menang Pilpres 2024 hanya karena koalisi pendukungnya kini semakin besar.

Baca juga: Pengamat Nilai Koalisi Besar Prabowo Belum Tentu Menjamin Kemenangan

Demokrat turut kenang kemenangan SBY-JK

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra merasa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sudah cukup diisi oleh tiga partai politik, yakni Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Herzaky, pasangan SBY dan Jusuf Kalla pada 2004 lalu juga didukung oleh sedikit partai. Tetapi, pasangan itu berhasil memenangkan pilpres.

"Demokrat sendiri merasa tiga parpol sebagai fondasi dasar Koalisi Perubahan sudah sangat cukup. Pengalaman Pilpres 2004 ketika Pak SBY dan Pak JK juga hanya didukung sedikit partai," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi, Minggu (13/8/2023).

Herzaky mengatakan, yang lebih penting dari dukungan partai politik adalah dukungan dari rakyat.

Baca juga: Jusuf Kalla Ingin Airlangga Bisa Jadi Cawapres Prabowo atau Ganjar

Ia kemudian mengklaim bahwa rakyat saat ini mengiginkan perubahan, sehingga Demokrat akan memperjuangkan perbaikan.

"Kita perjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih baik, rakyat banyak akan mendukung kita," kata Herzaky.

Herzaky mengungkapkan, sebaiknya saat ini mereka mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang ada di koalisi.

"Kalau kita tidak fokus, dan tidak yakin dengan kekuatan sendiri, bagaimana yang di luar koalisi bisa yakin dengan kita?" ujar Herzaky.

Baca juga: Golkar Menyerah Usung Airlangga Capres, Jusuf Kalla: Ya Sulit Kan...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com