Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Progres Anies dan Koalisi Perubahan Sudah Tertinggal dari PDI-P dan Ganjar

Kompas.com - 07/08/2023, 20:59 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap, progres pemenangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan lebih lamban ketimbang PDI-P dan bacapresnya, Ganjar Pranowo.

Sebab, ia mengatakan, PDI-P dan Ganjar sudah melakukan upaya pemenangan secara lebih matang saat ini. Sedangkan, Anies dan KPP masih jalan ditempat karena belum menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Baca juga: PKS Ingin Anies Segera Deklarasikan Cawapres, Ingatkan Bahaya Demokrat Hengkang

“Sebenarnya kita sudah ketinggalan dengan Ganjar. Ganjar sudah ada tim pemenangan dan tim koordinasi relawan secara resmi,” ujar Herzaky pada Kompas.com, Senin (7/8/2023).

“PDI-P bisa melakukan itu karena mereka bisa maju sendiri. Kalau kami ini harus bersama-sama,” sambungnya.

Ia menyatakan, KPP terhambat karena pembentukan tim pemenangan sulit dilakukan selama Anies belum menentukan bakal RI-2.

“Kan enggak mungkin kita bentuk tim pemenangan tanpa cawapres. Beda dengan PDI-P yang sendirian, bebas mau bentuk tim pemenangan, membentuk relawan,” sebut dia.

Ia juga melihat salah satu faktor yang membuat elektabilitas Anies kalah dengan bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sumatera Barat (Sumbar) karena tak kunjung menentukan pendampingnya.

Padahal, gerakan perubahan punya banyak pekerjaan rumah untuk meyakinkan publik. Berbeda dengan koalisi partai politik (parpol) lain yang ingin meneruskan program Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Bicara Perubahan, Anies Baswedan Singgung Harga-harga yang Mahal

Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga masih mempertanyakan apakah Anies dan KPP memang benar-benar bakal memperjuangkan gerakan perubahan.

“Mereka masih wait and see, apakah wakilnya sosok perubahan, apakah benar partai-partai di dalamnya mengusung perubahan atau tanggung,” imbuh dia.

Diketahui Demokrat dan PKS terus meminta agar Anies segera menyampaikan ke publik siapa bakal RI-2 dari KPP.

Namun demikian, Nasdem berpandangan bahwa penentuan bacawapres tak perlu terburu-buru. Sebab, deklarasi bakal RI-2 merupakan bagian dari strategi pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com