Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tikungan LRT Jabodebek, Basuki: Bukan karena Salah Desain

Kompas.com - 07/08/2023, 19:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, anggapan bahwa terdapat kesalahan desain pada jembatan lengkung atau longspan LRT Jabodebek di Kuningan, Jakarta, tidak tepat.

"Bukan karena salah desain itu, hati-hati itu," kata Basuki saat ditemui di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Ia menilai wajar apabila kereta LRT Jabodebek harus menurunkan kecepatannya saat melintas di tikungan Kuningan.

Basuki mengingatkan, kereta api memang harus menurunkan kecepatanya saat sedang berbelok.

"Misalnya kalau di kota berapa kecepatannya, 30-40 km per jam, lah kalau di tikungan itu 20 km per jam ya wajar kan? Mau kecepatan berapa lagi?" ujar dia.

Baca juga: Tidak Jadi Gratis, Segini Tarif LRT Jabodetabek Saat Soft Launching 12 Juli

Basuki mengeklaim, longspan tersebut masih berada dalam koridor keselamatan transportas

Ia menyebutkan, Komite Kemanaan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ) yang berada di bawah Kementerian PUPR juga sudah melakukan uji coba dan hasilnya aman.

"Konstruksinya sudah oke, kalau konstruksinya," kata Basuki.

 

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmodjo sebelumnya menyebut kereta LRT Jabodebek harus melambat dan hanya bisa berjalan dengan kecepatan 20 km per jam saat melintasi longspan Kuningan.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan desain pada bagian jembatan rel atau longspan LRT Jabodebek di Kuningan. 

Baca juga: 12 Temuan KNKT Terkait Kecelakaan LRT Jabodetabek di Jakarta Timur

 

"Kalau lihat longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan kan ada jembatan besar, itu sebenarnya salah desain, karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, tapi dia enggak ngetes sudut kemiringan keretanya," ungkap Tiko dalam acara "InJourney Talks", Selasa (1/8/2023).

Menurut Tiko, tikungan tersebut kurang lebar sehingga kereta harus berjalan dengan lambat.

Dia bilang, jika tingkungan jembatan itu digarap melebar maka kereta LRT Jabodebek bisa tetap melaju dengan kencang.

"Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya itu lebih lebar tikungannya. Kalau tikungannya lebih lebar, dia bisa belok sambil speed up. Tapi karena tikungannya sekarang sudah telanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," papar Tiko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com