Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Menyoal Kartu Politik Non-Konvensional Jokowi Jelang Laga 2024

Kompas.com - 03/08/2023, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERGERAKAN politik Jokowi jelang laga elektoral 2024 memang membuat banyak pihak terheran-heran, terutama kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ganjar Pranowo.

Bahkan Rocky Gerung akhirnya harus disapa delik aduan dari beberapa pihak karena dianggap kebablasan dalam menilai aksi cawe-cawe politik Jokowi tersebut.

Pada mulanya diasumsikan bahwa Jokowi akan ikut cawe-cawe hanya pada proses penentuan calon presiden dari PDIP, tepatnya cawe-cawe dalam mendorong Ganjar Pranowo menjadi calon resmi partai berlogo banteng moncong putih alias bukan Puan Maharani.

Sinyal tersebut jelas terlihat sepanjang dua tahun perjalanan Ganjar Pranowo dalam mendapatkan status calon presiden resmi dari PDIP.

Bahkan Jokowi pernah dengan jelas memberikan sinyal yang khusus mengarah ke Ganjar Pranowo di salah satu acara Musyawarah Rakyat (Musra), yakni dengan menyebut secara literal kata "rambut putih".

Ketika itu, semua pihak sangat mahfum bahwa kata tersebut memang ditujukan spesifik untuk Ganjar mengingat ciri-ciri tersebut sudah melekat kepada Ganjar sejak lama.

Dan kata kunci tersebut nyatanya sangat membantu gaung politik Ganjar Pranowo di internal PDIP, yang saat itu masih terbelah antara Ganjar dan Puan.

Namun beberapa waktu sebelum penetapan Ganjar sebagai calon presiden resmi PDIP, Jokowi mulai memperlihatkan tanda-tanda yang kurang konsisten dengan sinyal politik sebelumnya.

Para relawan Jokowi belum juga mengkristalisasikan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo.

Alih-alih sinyal dukungan, para relawan makin ketagihan melakukan Musra dan menghimpun banyak nama yang semakin mengaburkan posisi politik Jokowi.

Apalagi setelah penetapan Ganjar sebagai calon presiden PDIP, sinyal ketidakjelasaan dukungan politik Jokowi semakin jelas terlihat, meskipun Jokowi menghadiri acara pengumuman pencalonan Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis Bogor.

Ada rumor beredar di ruang publik bahwa Jokowi justru berusaha untuk mengaspirasikan suara politik yang agak berbeda, yakni ingin memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, di mana Ganjar diarahkan untuk menjadi calon wakil presiden.

Tak pelak tawaran tersebut menjadi tawaran lumayan aneh bagi PDIP, karena secara elektoral justru Prabowo semestinya menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Karena jika dibanding raihan suara Partai Gerindra, suara PDIP di Pemilu 2019 jauh lebih banyak.

Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu meraup 27,05 juta suara sah nasional pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut porsinya mencapai 19,33 persen dari total suara sah nasional yang mencapai 139,97 juta suara.

Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil meraih 17,59 juta suara atau setara dengan 12,57 persen suara secara nasional.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com