Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Pernyataan Rocky Gerung Dianggap Hina Jokowi, Begini Tanggapan Aria Bima

Kompas.com - 01/08/2023, 16:10 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima merespons soal pernyataan Rocky Gerung yang viral belakangan ini.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V ini mengatakan, sebenarnya kritik Rocky Gerung terhadap penolakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sah-sah saja disampaikan asalkan berdasarkan argumen.

“(Kalau) kalimatnya ‘Presiden Jokowi keliru atau langkah presiden salah karena kondisi fiskal dan lain-lain,’ maka itu adalah argumen, dan negara harus menghormatinya,” ujar Aria Bima.

“Namun demikian, kalau yang dikatakan Rocky bahwa Presiden Jokowi seorang ‘bajingan yang tolol,’ itu bukan lagi argumen, melainkan sentimen,” kata Aria Bima dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (1/8/2023).

Untuk itu, Aria Bima meminta Rocky harus mampu membuktikan bahwa yang dikatakannya adalah argumen. Sebab, dirinya sangat kesulitan untuk tidak mengatakan bahwa yang dilontarkan Rocky adalah hinaan berdasarkan kebencian dan sentimen.

Baca juga: Soal Rocky Gerung Dilaporkan ke Polda Metro Diduga Hina Presiden Jokowi, Gibran: Biasa Wae Aku

Aria Bima mengatakan bahwa Rocky Gerung dalam kritiknya kepada kebijakan Jokowi, menempatkan presiden bukan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Melainkan menghinanya sebagai seseorang manusia, seorang ayah yang memiliki keluarga, istri, anak, dan cucunya.

“Di semua negara demokratis di dunia, penghinaan semacam itu tidak pernah diperbolehkan,” kata Aria Bima.

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membayangkan jika kalimat hinaan seperti yang disampaikan Rocky dibiarkan dan dianggap kritik atau argumen. Maka generasi muda akan teredukasi dan menganggap biasa hinaan yang destruktif seperti itu.

Padahal, kata dia, bangsa Indonesia sangat perlu pendidikan moral dan etika, serta menghormati orang lain.

Baca juga: Tak Hanya Rocky Gerung, Refly Harun juga Dilaporkan karena Sebarkan Dugaan Penghinaan Presiden Jokowi

Oleh karena itu, Aria Bima menegaskan bahwa apa yang disampaikan Rocky bukanlah argumen untuk kritik, melainkan sebatas hinaan berdasarkan sentimen. Hal ini akan sangat merusak mental dan cara pandang masyarakat umum terkait bagaimana kritik harus disampaikan.

“Jika hinaan dan hate speech, itu daya rusaknya sangat tinggi, Suriah dan Irak hancur karena hate speech, maka di Indonesia Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berusaha untuk mengantisipasi daya rusak tersebut," kata dia.

Kritik berdasarkan fata faktual, ilmiah dan filosofis 

Lebih lanjut, Aria Bima mengatakan, dalam iklim demokrasi yang dijalankan dengan konsisten oleh Indonesia, kritik adalah suatu bentuk koreksi atas argumen yang jelas berdasarkan data faktual, ilmiah, dan filosofis.

“Bahkan, syukur-syukur kalau kritik dan argumen yang ditawarkan dalam rangka menolak atau memprotes kebijakan pemerintah juga ada ide jalan ke luar yg mungkin bisa diambil dalam rangka perbaikan,” kata dia.

Dengan demikian, tambah Aria Bima, kritik yang disampaikan akan mengedukasi masyarakat umum, publik, anak muda dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Baca juga: Aria Bima: Pemilihan Presiden Lewat MPR Bentuk Kemunduran Proses Demokrasi

Aria Bima mengatakan, sebagai kader PDI-P dan sesuai perintah Megawati Soekarno Putri, dirinya konsisten mengawal jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia pun sangat menyambut posifitif setiap argumen yang mengkritik setiap kebijakan yang diambil oleh presiden.

“Hal itu karena kami sebagai partai yang demokratis menyadari argumen penolakan itu selalu ada dasarnya, selalu ada faktanya, dan menawarkan cara pandang lain. Itu baik untuk perkembangan demokrasi ini,” kata Aria Bima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com