Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Isu Keamanan Jadi Hambatan Atasi Bencana Kekeringan dan Kelaparan di Papua

Kompas.com - 31/07/2023, 12:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa isu keamanan menjadi salah satu hambatan untuk mengatasi kasus kekeringan dan kelaparan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Jokowi mengatakan, pesawat-pesawat yang mengangkut bantuan makanan tidak berani mendarat karena adanya masalah keamanan tersebut.

"Bantuan untuk makanan juga problem di urusan keamanan, pesawat tidak berani turun sehingga problem lagi," kata Jokowi seusai meresmikan sodetan Sungai Ciliwung-Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan agar aparat TNI ikut mengawal proses pemberian bantuan kepada warga di daerah tersebut.

"Di sana memang problem-nya selalu seperti itu. Medannya yang sangat sulit, pesawat yang mau turun pilotnya enggak berani, sehingga problem itu yang terjadi," ujarnya.

Baca juga: Singgung Bencana Kekeringan di Puncak Papua Tengah, Mendagri: Dampak El Nino Tak Main-main

Jokowi pun mengaku sudah memerintahkan jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk segera menangani kasus kekeringan dan kelaparan.

"Saya sudah perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Menteri Sosial, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan juga di daerah, di Papua, untuk segera menangani secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Jokowi juga memerintahkan aparat TNI untuk mengawal penanganan kasus kelaparan di daerah tersebut.

Ia kemudian mengatakan, kondisi geografis letak daerah yang sangat tinggi dan suhu yang sangat dingin juga menjadi penyebab terjadinya kelaparan.

"Problem-nya, supaya tahu, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh. Di ketinggian yang sangat tinggi distrik itu," ujarnya.

Baca juga: Darurat Kelaparan di Papua Tengah, Komnas HAM Minta Pemerintah Gerak Cepat agar Korban Jiwa Tak Bertambah

Sebelumnya diberitakan, enam orang warga meninggal dunia akibat bencana kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dari enam orang tersebut, satu orang di antaranya adalah anak-anak.

"Bencana kekeringan telah menyebabkan enam orang meninggal dan kelaparan bagi masyarakat di daerah terdampak," kata Bupati Puncak Willem Wandik dalam keterangan tertulisnya pada 27 Juli 2023.

Para korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam, dan sakit kepala.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan. Imbasnya mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.

"Data sementara 7.500 jiwa warga di kedua distrik terdampak gagal panen akibat kekeringan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla dilansir dari AntaraNews.

Kekeringan yang terjadi disebut sebagai dampak dari El Nino sejak awal Juni 2023.

Baca juga: Duka di Papua Tengah, 6 Warga Meninggal akibat Kekeringan dan Kelaparan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com