Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darurat Kelaparan di Papua Tengah, Komnas HAM Minta Pemerintah Gerak Cepat agar Korban Jiwa Tak Bertambah

Kompas.com - 28/07/2023, 22:27 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi bencana kelaparan di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan, gerak cepat harus dilakukan untuk meminimalisir bertambahnya korban jiwa akibat kelaparan tersebut.

"Pemerintah harus bertindak cepat, bertindak segera dalam rangka untuk tadi, meminimalisasi. Tapi, ini tidak hanya tanggungjawab Pemda, tapi juga Pemerintah Pusat," kata Abdul Haris Semendawai saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: 2 Distrik di Papua Tengah Darurat Kelaparan dan Kekeringan, TNI Kirim Bantuan

Pria yang akrab disapa Dawai itu mengatakan, sudah selayaknya pemerintah memenuhi hak warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Pemberian itu harus dilakukan tidak dengan cara diskriminatif. Kadang kala ada yang dapat ada yang enggak itu kadang-kadang menimbulkan gejolak," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir dari Harian Kompas, enam warga di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal akibat kelaparan.

Baca juga: Bencana Kekeringan di Puncak Papua Tengah, Kemensos Sebut 7.500 Warga Terancam Kelaparan

Bencana kelaparan ini diakibatkan oleh suhu dingin tanpa hujan yang memicu gagal panen di kawasan itu.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah berupaya mengirim bantuan logistik seberat 14 ton. Kemudian, bantuan dari TNI seberat 5,5 ton makanan.

Namun, masalah distribusi menjadi tantangan selanjutnya karena hanya bisa sampai ke Distrik Sinak akibat maskapai penerbangan tidak berani membawa bantuan itu ke Distrik Agandugume.

"Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume yang memiliki fasilitas bandar udara. Mereka takut pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut," kata Bupati Puncak Willem Wandik.

Baca juga: 2 Distrik di Papua Tengah Darurat Kelaparan dan Kekeringan, TNI Kirim Bantuan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com