Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darurat Kelaparan di Papua Tengah, Komnas HAM Minta Pemerintah Gerak Cepat agar Korban Jiwa Tak Bertambah

Kompas.com - 28/07/2023, 22:27 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah bergerak cepat mengatasi bencana kelaparan di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan, gerak cepat harus dilakukan untuk meminimalisir bertambahnya korban jiwa akibat kelaparan tersebut.

"Pemerintah harus bertindak cepat, bertindak segera dalam rangka untuk tadi, meminimalisasi. Tapi, ini tidak hanya tanggungjawab Pemda, tapi juga Pemerintah Pusat," kata Abdul Haris Semendawai saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: 2 Distrik di Papua Tengah Darurat Kelaparan dan Kekeringan, TNI Kirim Bantuan

Pria yang akrab disapa Dawai itu mengatakan, sudah selayaknya pemerintah memenuhi hak warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Pemberian itu harus dilakukan tidak dengan cara diskriminatif. Kadang kala ada yang dapat ada yang enggak itu kadang-kadang menimbulkan gejolak," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir dari Harian Kompas, enam warga di Distrik Agandugume dan Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, meninggal akibat kelaparan.

Baca juga: Bencana Kekeringan di Puncak Papua Tengah, Kemensos Sebut 7.500 Warga Terancam Kelaparan

Bencana kelaparan ini diakibatkan oleh suhu dingin tanpa hujan yang memicu gagal panen di kawasan itu.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah berupaya mengirim bantuan logistik seberat 14 ton. Kemudian, bantuan dari TNI seberat 5,5 ton makanan.

Namun, masalah distribusi menjadi tantangan selanjutnya karena hanya bisa sampai ke Distrik Sinak akibat maskapai penerbangan tidak berani membawa bantuan itu ke Distrik Agandugume.

"Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke Distrik Agandugume yang memiliki fasilitas bandar udara. Mereka takut pesawat ditembaki kelompok kriminal bersenjata di daerah tersebut," kata Bupati Puncak Willem Wandik.

Baca juga: 2 Distrik di Papua Tengah Darurat Kelaparan dan Kekeringan, TNI Kirim Bantuan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com