Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arab Saudi Keluarkan Hasil Investigasi Persoalan Puncak Haji di Armina

Kompas.com - 28/07/2023, 15:06 WIB
Reni Susanti

Editor


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan hasil investigasi terkait berbagai persoalan yang terjadi saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina).

"Kami sudah menerima hasil investigasi dari pemerintah Saudi atas kejadian di Muzdalifah, Arafah, dan Mina," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selepas menyambut kedatangan petugas haji di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, Kamis (27/7/2023).

Seperti diketahui, saat Armina terjadi beberapa persoalan dalam pelayanan jemaah haji. Pelayanan ini melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk otoritas Arab Saudi.

Baca juga: Menag ke Petugas Haji: Terima Kasih Sudah Bekerja Melebihi Ekspektasi

Problem paling dirasakan jamaah terjadi di Muzdalifah, yakni ketika ada keterlambatan pengangkutan jamaah menuju Mina sehingga membuat banyak dari mereka terlantar di bawah terik Matahari, juga terhambat pasokan makanan dan minuman.

Tak hanya Indonesia, masalah ini juga dikeluhkan jamaah negara lain, seperti Malaysia, Libya, Nigeria, dan Singapura.

Hingga kini, Gus Yaqut masih mempelajarinya. Menurutnya, hasil investigasi tersebut panjang dan pada waktunya nanti temuan-temuan itu akan disampaikan ke publik.

Baca juga: Jemaah Haji Idun Rohim Sudah Hilang Sebulan, Menag: Pencarian Terus Dilakukan

"Kami menangkap konklusinya bahwa investigasi yang dilakukan KPK sana, yakni Nazaha Saudi (lembaga pemberantasan korupsi), mereka memang menemukan kekurangan-kekurangan pelayanan yang disediakan pihak ketiga yang ada di Saudi," ujarnya.

Masyariq Jadi Sorotan

Sejak awal Kementerian Agama RI menyoroti Masyariq sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas sejumlah masalah yang mewarnai puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina.

Masyariq adalah perusahaan penyedia layanan di Masya’ir (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk jamaah haji. Masyariq merupakan pengembangan bentuk kelembagaan dari muasasah.

Sebelum 2022, penyedia layanan bagi jamaah haji Indonesia di Masyair dikenal dengan nama Muasasah Asia Tenggara (Muasasah Janub Syarq Asia).

Saat itu, pelayanannya terbatas kepada negara-negara Asia Tenggara.

Setelah menjadi perusahaan, namanya berubah menjadi Masyariq dan layanannya lebih luas, tidak terbatas negara Asia Tenggara tapi juga bisa untuk kawasan lainnya.

Beberapa persoalan yang muncul antara lain adalah tenda Arafah yang sempat dimasuki jamaah nonkuota, keterlambatan pemberangkatan dari Muzdalifah ke Mina sehingga jamaah kepanasan, masalah saluran air bersih dan sanitasi di Mina, hingga keterlambatan katering untuk jamaah haji.

Berita sebelumnya, Kemenag RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membetuk Tim Investigasi untuk menangani masalah selama fase Masyair.

Upaya ini disepakati setelah Menag Yaqut dan Menteri Taufiq bertemu pada 30 Juni 2023 di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com